Page 81 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022

termasuk dalam Kelompok Usaha Bank Terlepas kemampuan permodalan bank-bank yang
(KUB) yang sama, atau Rp3 triliun jika
BUS tidak masuk dalam KUB yang sama. memiliki UUS, keputusan pemisahan unit usaha
Kajian internal UUS dan Bank induk harus segera diputuskan.
menjadi hal penting untuk nantinya
pemilihan skema spin-off. Modal terbatas
yang dimiliki bank syariah nantinya juga se-Kalimantan dalam rancangan nota bisa berbuat apa-apa. Topik terkait
akan mempengaruhi pembiayaan bank kesepakatan (MoU). Untuk BPD yang spin-off menurut informasi yang ada
terutama kepada nasabah korporasi. memiliki modal kuat seperti Bank DKI sudah masuk dalam Rancangan Undang-
Tidak banyak bank berani memilih yang pada posisi Maret 2022 memiliki Undang Pengembangan dan Penguatan
opsi konversi menjadi BUS mengingat modal sebesar Rp 9,3 triliun tentunya Sektor Keuangan (P2SK).
preferensi pasar yang heterogen dan dapat secara mandiri melakukan spin-off Namun perkembangan terakhir
terdapat peluang perginya nasabah yang UUSnya. Namun kita masih wait and see terkait Omnibus Law, dimana Mahkamah
memiliki preferensi selain syariah. keputusan dari Bank DKI terkait metode Konstitusi meminta pemerintah
Pada akhir 2024, seluruh BPD pemsihan UUS-nya. memperbaiki Undang-Undng Cipta Kerja
diwajibkan untuk memiliki modal inti Sampai dengan saat ini, stake menjadi ganjalan tersendiri. Pemerintah
minimal sebesar Rp3 triliun berdasarkan holder perbankan syariah melakukan tentu akan lebih fokus ke sana.
POJK 12/POJK.03/2020. Tentu hal penyampaian aspirasi ke otoritas terkait Sehingga terlepas kemampuan
ini menjadi berat bagi BPD yang penundaan kewajiban spin-off dan permodalan bank-bank yang memiliki
ingin melakukan pemisahan UUS dan pengajuan keringanan jika nantinya spin- UUS, keputusan pemisahan unit usaha
menjadikannya sebagai anak perusahaan off tetap harus dijalankan pada 2023. harus segera diputuskan. Apalagi
dikarenakan permodalan yang terbatas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejatinya berdasarkan pengalaman bank-bank yang
Sehingga belakangan ini munculah opsi lebih mendukung bahwa spin-off tidak sudah melakukan spin-off ada banyak
unifikasi beberapa UUS BPD. Sejauh ini menjadi kewajiban bank syariah, namun hal yang harus disiapkan dan tidak
inisiasi untuk melakukan unifikasi sudah mengingat hal itu sudah tertuang dalam bisa dilakukan meski hanya satu tahun
mulai dilakukan oleh UUS Bank BPD Undang-Undang maka otoritas tidak persiapan.*

www.stabilitas.id Edisi 186 / 2022 / Th.XV 81