Page 49 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024
P. 49

toritas Jasa Keuangan (OJK)
                    berencana menaikkan batas
                    maksimum pendanaan
          Oproduktif sebesar lima kali
          lipat dengan tujuan untuk meningkatkan
          penyaluran pembiayaan ke sektor Usaha
          Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
            Peningkatan batas maksimum
          pendanaan produktif itu akan diatur
          Rancangan Peraturan OJK (RPOJK)
          tentang Layanan Pendanaan Bersama
          Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
          atau fintech peer to peer (P2P) lending.
          Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, batas
          maksimum pendanaan produktif akan
          meningkat dari sebelumnya sebesar Rp2
          miliar menjadi sebesar Rp10 miliar.
            Kendati terdapat penyesuaian batas
          maksimum, namun tidak semua fintech
          lending bisa menyalurkan pembiayaan
          sesuai dengan batas maksimum tersebut.
          Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga            Pinjaman produktif memiliki jaminan,
          Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
          Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga           sehingga risikonya lebih rendah
          Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman            dibandingkan dengan pinjaman multiguna.
          mengatakan, ada beberapa kriteria yang       Oleh karena itu, AFPI mendukung OJK
          harus dipenuhi oleh fintech lending
          sebelum bisa menggunakan aturan              dalam memberikan kelonggaran batas
          tersebut.                                    maksimum pinjaman untuk sektor ini.
            Salah satunya, yakni memiliki rasio
          TWP90 maksimum sebesar 5 persen.
          Adapun TWP90 adalah ukuran tingkat           Entjik S. Djafar, Ketua AFPI
          wanprestasi atau kelalaian penyelesaian
          kewajiban yang tertera dalam perjanjian
          Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal
          jatuh tempo. “Selain itu, tidak sedang
          dikenakan sanksi pembekuan kegiatan   Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala,   fintech lending. Edukasi dan literasi
          usaha sebagian atau seluruhnya dari   ticket size pinjaman fintech lending   keuangan bagi borrower juga perlu
          Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya dalam   ke sektor UMKM saat ini masih kecil   terus ditingkatkan untuk memastikan
          keterangan resmi belum lama ini.  dan juga banyak sektor produktif yang   penggunaan pendanaan secara
            Selain akan mengatur batas atas   belum mendapat akses pembiayaan.   bertanggung jawab dan produktif.
          pendanaan untuk produktif, regulator   Oleh karena itu, dia mendukung   “Kami menekankan pentingnya menjaga
          juga akan mengatur penguatan      adanya aturan baru tersebut supaya   keseimbangan antara peluang dan risiko
          kelembagaan, manajemen risiko, serta   bisa memperluas akses pendanaan bagi   dengan memperkuat mitigasi risiko dan
          tata kelola dan perlindungan konsumen.   UMKM untuk mengembangkan usahanya   edukasi literasi keuangan,” tutur dia.
          Saat ini, OJK terus memproses aturan   sekaligus mendorong pertumbuhan
          tersebut dan menerima pandangan dan   industri fintech lending khususnya dalam   Pembiayaan Produktif
          masukan dari pemangku kepentingan   penyaluran pinjaman ke sektor produktif.  Senada, Ketua AFPI Entjik S. Djafar
          sebelum mengeluarkan aturan.         Tentu saja, Tiar mengungkapkan,   juga melihat wacana baru ini akan
            Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama   penerapan batas maksimum pendanaan   membantu meningkatkan pembiayaan
          Indonesia (AFPI) menanggapi positif   produktif ini harus diimbangi dengan   fintech lending ke sektor UMKM.
          rencana aturan baru tersebut. Menurut   penguatan mitigasi risiko bagi platform   Kenaikan batas pendanaan produktif


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54