Page 49 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024
P. 49
toritas Jasa Keuangan (OJK)
berencana menaikkan batas
maksimum pendanaan
Oproduktif sebesar lima kali
lipat dengan tujuan untuk meningkatkan
penyaluran pembiayaan ke sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peningkatan batas maksimum
pendanaan produktif itu akan diatur
Rancangan Peraturan OJK (RPOJK)
tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
atau fintech peer to peer (P2P) lending.
Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, batas
maksimum pendanaan produktif akan
meningkat dari sebelumnya sebesar Rp2
miliar menjadi sebesar Rp10 miliar.
Kendati terdapat penyesuaian batas
maksimum, namun tidak semua fintech
lending bisa menyalurkan pembiayaan
sesuai dengan batas maksimum tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pinjaman produktif memiliki jaminan,
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga sehingga risikonya lebih rendah
Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dibandingkan dengan pinjaman multiguna.
mengatakan, ada beberapa kriteria yang Oleh karena itu, AFPI mendukung OJK
harus dipenuhi oleh fintech lending
sebelum bisa menggunakan aturan dalam memberikan kelonggaran batas
tersebut. maksimum pinjaman untuk sektor ini.
Salah satunya, yakni memiliki rasio
TWP90 maksimum sebesar 5 persen.
Adapun TWP90 adalah ukuran tingkat Entjik S. Djafar, Ketua AFPI
wanprestasi atau kelalaian penyelesaian
kewajiban yang tertera dalam perjanjian
Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal
jatuh tempo. “Selain itu, tidak sedang
dikenakan sanksi pembekuan kegiatan Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala, fintech lending. Edukasi dan literasi
usaha sebagian atau seluruhnya dari ticket size pinjaman fintech lending keuangan bagi borrower juga perlu
Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya dalam ke sektor UMKM saat ini masih kecil terus ditingkatkan untuk memastikan
keterangan resmi belum lama ini. dan juga banyak sektor produktif yang penggunaan pendanaan secara
Selain akan mengatur batas atas belum mendapat akses pembiayaan. bertanggung jawab dan produktif.
pendanaan untuk produktif, regulator Oleh karena itu, dia mendukung “Kami menekankan pentingnya menjaga
juga akan mengatur penguatan adanya aturan baru tersebut supaya keseimbangan antara peluang dan risiko
kelembagaan, manajemen risiko, serta bisa memperluas akses pendanaan bagi dengan memperkuat mitigasi risiko dan
tata kelola dan perlindungan konsumen. UMKM untuk mengembangkan usahanya edukasi literasi keuangan,” tutur dia.
Saat ini, OJK terus memproses aturan sekaligus mendorong pertumbuhan
tersebut dan menerima pandangan dan industri fintech lending khususnya dalam Pembiayaan Produktif
masukan dari pemangku kepentingan penyaluran pinjaman ke sektor produktif. Senada, Ketua AFPI Entjik S. Djafar
sebelum mengeluarkan aturan. Tentu saja, Tiar mengungkapkan, juga melihat wacana baru ini akan
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama penerapan batas maksimum pendanaan membantu meningkatkan pembiayaan
Indonesia (AFPI) menanggapi positif produktif ini harus diimbangi dengan fintech lending ke sektor UMKM.
rencana aturan baru tersebut. Menurut penguatan mitigasi risiko bagi platform Kenaikan batas pendanaan produktif
www.stabilitas.id Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 49