Page 29 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022

pencucian uang dan praktik pendanaan kejahatan digital demi menindak PPATK juga
terorisme. Dalam hal ini, menjelaskan kasus serupa. Seperti dikemukakan mempererat kerja
mengenai mekanisme pelaporan Finsensius Mendrofa, kuasa hukum sama dengan
penerapan program APU PPT kepada korban binary option, bahwa kasus lembaga penegak
OJK dan PPATK. binary option merupakan aksi pencucian hukum lain seperti
Selain itu, OJK juga membangun uang gaya baru atau modern. “Kami kepolisian dan
Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). juga mengharapkan mungkin jadi Lembaga Pengawa
Adapun langkah ini untuk mengawasi perhatian Bapak-bapak Komisi III untuk dan Pengatur
sistem transaksi financial technology membentuk satu regulasi mengenai (LPP) lain dalam
atau fintech. Pusat data ini memiliki kejahatan digitalisasi sekarang ini,” menangkal
kecanggihan dengan memanfaatkan kata Finsensius di Kompleks Parlemen pencucian uang.
sistem informasi pengawasan pinjaman Senayan, Jakarta, belum lama ini.
online ke depannya. Melalui Pusdafil Finsensius menyampaikan urgensi
nantinya transaksi seluruh fintech peer pembuatan regulasi tersebut. Menurut
to peer (P2P) dapat dipantau dan diawasi dia, regulasi baru itu dibutuhkan
secara langsung oleh OJK. Baik itu lantaran UU yang ada belum menjangkau
pengawasan terhadap limit pinjaman, pencegahan dan antisipasi kejahatan
TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), digital di Tanah Air. “Misalnya sekarang
kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman, TPPU, aset digital ini, ini kan UU kita
dan lain-lain. belum sampai menjangkau hal itu. Ini
Namun demikian, berbagai upaya tantangan,” ujar dia.
pemerintah dan regulator di sektor Di sisi lain, Finsensius juga
kuangan masih mengatur TPPU menyinggung UU Informasi dan
di lingkaran perbankan dan IKNB Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai
dan Fintech. Sementara ada potensi belum menjangkau pencegahan dan
pencucian uang yang terbukti muncul di antisipasi pada kejahatan digital,
pada celah yang lain seperti binary option khususnya binary option. “Bagaimana
yang kasusnya meledak belakangan ini. negara menjangkau ini, mencegah dan
Maka dari itu, pemerintah dan DPR menindak ini. Nah ini menurut saya kalau
didesak untuk mempertimbangkan kita melihat UU ITE kita juga masih
pembuatan regulasi baru terkait kurang dalam hal ini,” pungkas dia.*

www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 29