Page 24 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 24
wajib menyerahkan data nasabah Modus kedua adalah menyamarkan
antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak transaksi atau investasi supaya tidak
(NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), kelihatan. Kemudian modus ketiga
dan kolektabilitas kredit dari borrower menggunakan identitas palsu atau
kepada AFPI dan OJK untuk dimasukkan identitas pihak afiliasi. Keempat,
ke dalam sistem FDC. menggunakan identitas resmi (milik
“Mereka dapat akses data nasabah orang lain), dan memasukan dana yang
secara umum, frekuensi pinjaman bersumber dari kejahatan.
nasabah hingga karakteristik perilaku Terkait pendanaan terorisme, Ivan
nasabah peminjam seperti lancar, tidak lebih lanjut menjelaskan bahwa dari sisi
lancar atau macet setiap ada pengajuan pemberi dana dan penerima pinjamannya
pinjaman dari nasabah. Sementara biasanya sudah saling kenal. Namun,
itu, nama penyelenggara (fintech) penyaluran dana disamarkan misalnya
akan dirahasiakan demi kepentingan untuk reparasi rumah, atau untuk
bersama,” jelas Andi. pendidikan, atau untuk biaya kesehatan.
“Jadi ketika terlibat terorisme, dia
Beberapa Modus butuh funding dia raise. Lalu crowd
Ivan Tambunan, Ketua Bidang funding di platform ada yang tertarik bisa
Hukum, Etika, dan Perlindungan fund melalui itu. Jadi digunakan sebagai
Konsumen AFPI ketika berbicara channel untuk menyamarkan, sehingga
dalam Virsem LPPI belum lama ini kelihatannya bisa dibilang sebagai hasil
mengungkapkan, fintech lending sudah dari crowd lending. Padahal memang dia
Dhannie Ullayza Zawir dipakai sebagai sarana untuk mendanai dengan pendananya sudah sama sama
kegiatan terorisme. Kendati jumlahnya kenal dan sama sama mau mendanai
contohnya internal kecil di angka jutaan rupiah, namun kegiatan terorisme tersebut,” ungkap
telah memicu potensi risiko Tindak
Ivan.
policy investree Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Demikian juga dengan modus
juga membatasi Pendanaan Terorisme pada fintech penyamaran dan pemalsuan. Penggunaan
lending tersebut.
identitas palsu biasanya menyamarkan
untuk value dan Ivan menguraikan ada tiga proses kegiatan usaha, lalu mengajukan
volume transaksi. yang ditemukan dalam aksi money pinjaman di platform, padahal ternyata
Jadi lender hanya laundering, baik modus placement usahanya palsu atau bodong. “Ini ada
juga pelajar, mahasiswa dan pihak ketiga.
maupun upaya untuk mengaburkan,
bisa melakukan juga layering atau integration, upaya Identitas pihak ketiga digunakan untuk
pendanaan untuk menggabungkan kekayaan yang menyamarkan identitas penerima dana,”
telah tampak sah. “Dari si pemberi
sebut Ivan.
minimum satu juta pinjaman, ada potensi pencucian uang di
sampai maksimum mana sumber dana yang diinvestasikan Perkuat Kontrol
Oleh karena itu, Ivan menegaskan
berasal dari tindak pidana, lalu hasilnya
25 persen dari nilai digunakan untuk mendanai tindak penting sekali dilakukan penguatan
pinjaman. terorisme yang disalurkan ke penerima, proses Know Your Customer (KYC),
borrower. Jadi kalau penyelenggara
kemudian dilakukan identifikasi,
ternyata bad actor, dia ownernya atau verifikasi, monitoring dan pelaporan.
manajemennya menggunakan platform “Maka perlu ditegasksan upaya KYC
tersebut untuk bisa melakukan TPPU yang benar-benar bisa reliable baik
ya pencucian uang atau pendanaan secara verifikasi secara face to face secara
terorisme TPPT,” jelas Ivan. digital, atau non face to face. Sehingga
Dengan demikian modus pertama tidak bisa digunakan identitas pihak
tentunya dana hasil tindak pidana ketiga, atau identitas yang palsu,” tegas
kemudian diinvestasikan di platform P2P Ivan.
Lending, dengan tujuan mendapatkan Ivan menyebutkan, POJK APUPPT
bunga (ketika disalurkan ke borrower). untuk platform fintech lending sudah
24 Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII www.stabilitas.id
