Page 25 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022

diatur POJK 12, yang kemudian
disempurnakan melalui POJK 23 tahun
2019. Dimana sejak Maret 2021, platform
fintech lending wajib tunduk pada
ketentuan APUPPT secara penuh. Hal
ini sejatinya juga diatur di POJK 77 2016
tentang fintech lending.
“Di dalam ketentuan POJK 12 dan
22, verifikasi non face to face itu bisa
dilakukan melalui secara elektronik
dengan melihat what you have dan what
you are. Lalu what you have-nya itu
adalah identitas E-KTP, nama sesuai foto
wajah dan nomor induknya. Itu perlu
dicocokkan dengan what you are, data
biometric di Dukcapil,” pungkas Ivan.
Namun yang menjadi masalah bahwa
saat ini sebagian besar pemain fintech
landing belum bisa terhubung secara
langsung dengan Dukcapil. Karena
memang dari sisi sarana prasarana
Dukcapil saaat ini belum mampu Penjahat juga bisa
mengakomodir semua pemain baik dari produk apa yang disediakan oleh menggunakan
sisi kapasitas maupun dari sisi waktunya. P2P Lending, berapa size customer crowd funding
Maka, OJK keluarkan SEOJK base ada apa target marketnya, dengan
nomor 6 tahun 2021 memungkinkan apakah ada pembayaran cross border, menggunakan
fintech landing mengakses data atau functionality dari produk yang aplikasi dan
kependudukan lainnya melalui ditawarkan kepada lender atau borrower. menempatkan dana
pihak yang memanfaatkan data Selanjutnya money laundry risk itu seolah-olah
administrasi kependudukan yang yang timbul dari regulasi yang terbatas legal.
memenuhi dua faktor autentikasi. Di mengenai limit transaksi dan juga
mana pihak tersebut memperoleh value dan frekuensi dari transaksi.
sertifikasi dari Kementerian yang Dalam hal ini, spesifikasi untuk retail
menyelenggarakan urusan pemerintahan lender yang mungkin high volume of
di bidang komunikasi dan informasi, retail customer dengan relatively small
sepertilayanan sertifikat atau tanda ticket size. Contohnya internal policy
tangan digital. investree juga membatasi untuk value
“Jadi kalau di Kominfo itu ada dan volume. “Jadi lender hanya bisa
namanya penyelenggara sertifikat digital melakukan pendanaan minimum satu
atau tanda tangan digital, mereka ini juta sampai maksimum 25 persen dari
sudah terhubung langsung dengan nilai pinjaman,” ungkap Dhannie.
Dukcapil dan inilah sekarang yang Di sisi lain, lanjutnya, ada
diterapkan di fintech landing. Jadi hampir kemungkinan menghadapi beberapa
seluruh fintech lending proses KYC- hambatan secara teknologikal, mengenai
nya untuk verifikasi non face to face, itu user verification akibat info yang terbatas
menggunakan layanan dari tanda tangan mengenai user yang semua dilakukan
digital atau sertifikat digital,” jelas Ivan. online. Kemudian juga potensial risk
Sementara itu, menurut Dhannie pada third party remiterrance. Dalam hal
Ullayza Zawir, VP Institutional Funding ini P2P melakukan kiriman uang atas
Investree, ada beberapa poin terkait nama pihak ketiga dalam hal ini lender
risiko pencucian uang di industri P2P dan borrower dengan menggunakan jasa
Lending. Di antaranya terkait dengan bank.*

www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 25