Page 28 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 28
Hukum Umum Kementerian Hukum dan cakupan OJK untuk pengawasannya.
HAM (Dirjen AHU) untuk mencegah Khusus untuk perusahaan fintech yang
dilakukannya korporasi menjadi pelaku berbisnis peer to peer lending, kemudian
tindak pidana pencucian uang. diberi kewajiban untuk mengikuti POJK
Menurut Budi, akhir-akhir ini yang Nomor 12 tersebut sejak tahun 2021 lalu.
sedang trend, pemanfaatan public figure Masuknya fintech dalam lingkup
oleh para penjahat money laundering pengawasan OJK merupakan bentuk
melalui media sosial seperti Instagram, hadirnya dua direktorat baru yakni
youtube. “Istilahnya itu menurut ahli Direktorat Inovasi Keuangan Digital
sebagai flexing,” ungkap dia. serta Direktorat Perizinan dan
Flexing adalah kegiatan memamerkan Pengawasan Fintech. Dua unit baru
harta dengan harapan menarik simpati tersebut merupakan bentuk respon atas
dan minat. Orang-orang yang membuka masifnya pergerakan fintech di Indonesia.
media sosial akan langsung melihat harta Langkah selanjutnya, dalam
kekayaannya. “Ini apa sih? Kok tadinya semangat mencegah pencucian uang,
bukan siapa-siapa? Kemudian mereka OJK pun memperketat aturan bagi peer-
memiliki mobil mewah, mobil sport, to-peer (P2P) lending. Aturan tersebut
motor sport, motor besar. Tetapi tidak tertuang dalam surat edaran OJK
diketahui pendapatannya seperti apa,” No.6/SEOJK/2021 tentang pedoman
jelas Budi. penerapan program anti pencucian uang
Pada akhirnya banyak orang dan pencegahan pendanaan terorisme
tertarik dan menaruh dananya seperti bagi penyelenggaran P2P lending. Aturan
Finsensius Mendrofa yang dianjurkan atau dipromosikan ini ditandatangani Kepala Eksekutif
public figure tadi karena tergiur Pengawas Industri Non-Bank Riswinandi
Misalnya sekarang dengan keberhasilanya. Inilah yang dan berlaku mulai 29 Januari 2021.
pada akhirnya berujung pada kasus
Dalam beleid ini OJK memerintahkan
TPPu, aset digital investasi ilegal yang belakangan dikenal pinjol melakukan tindakan pencegahan
ini, ini kan uu kita dengan binary option dan robot trading. penggunaan pinjol sebagai tempat
pencucian uang dan pendanaan
Bareskrim mencatat jumlah korban yang
belum sampai cukup fantastis dari aktivitas investasi terorisme dan membiayai senjata
menjangkau hal ilegal. Ada sekitar 12.987 orang korban. pemusnah massal dengan pengawasan
itu. Ini tantangan. Kerugian yang ditimbulkan kurang aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
OJK meminta diterapkannya
lebih Rp 9,6 triliun terkait dengan kasus
Bagaimana negara investasi dan Rp 1,8 triliun untuk binary kebijakan dan prosedur pencegahan
menjangkau ini, option dan robot trading. ini dengan identifikasi dan verifikasi
Pihak kepolisian mendesak segenap
calon nasabah atau nasabah, identifikasi
mencegah dan otoritas yang ada terus berkomunikasi dan verifikasi pemilik manfaat,
menindak ini. nah dan berkolaborasi demi menekan penutupan hubungan usaha atau
penolakan transaksi, pengelolaan risiko,
praktik-praktik investasi illegal yang bisa
ini menurut saya mengantarkan kepada pencucian uang. pemeliharaan data hingga PPATK. Pinjol
kalau kita melihat OJK Perkuat Regulasi juga harus memiliki pengendalian intern
yang menjelaskan tata cara pengendalian
uu ITe kita juga Sebagai pengawas dan regulator di intern yang harus diimplementasikan dan
masih kurang dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diinternalisasikan dalam proses bisnis
penyelenggara pinjol.
sejatinya telah menelurkan peraturan
hal ini. untuk mencegah terjadinya pencucian Aturan anyar ini juga mewajibkan
uang. Tepatnya melalui POJK Nomor pinjol menjelaskan mengenai kewajiban
12/POJK.01/2017. Namun peraturan memiliki sistem informasi manajemen
tersebut hanya berlaku bagi perusahaan bagi penyelenggara serta menjelaskan
jasa keuangan (PJK) yang non fintech. SDM dan kewajiban menyelenggarakan
Karena fintech sendiri merupakan model pelatihan mengenai kebijakan dan
bisnis yang baru saja masuk ke dalam prosedur program pencegahan tempat
28 Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII www.stabilitas.id
