Page 19 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022

ndonesia seharusnya bisa kerap membuat mental banyak orang
bernapas lega menjelang menyusut. Menurut Undang-undang
pertemuan puncak G-20 di Bali Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
INovember nanti. Namun apa daya, merupakan upaya atau tindakan untuk
dua kasus besar muncul dan menjadi menyembunyikan atau menyamarkan
perhatian khalayak ramai. asal-usul harta kekayaan yang diperoleh
Pertama adalah kasus korupsi dari tindak pidana sehingga tampak
yang menyeret Gubernur Papua Lukas seolah-olah berasal dari sumber yang sah.
Enembe. Hingga kini, sang gubernur, Ada tiga macam pencucian uang
menolak memenuhi panggilan Komisi yang diaturnya. Pertama, Pasal 3
Pemberantasan Korupsi, yang jelas mengatur setiap orang (pelaku utama)
mengancam citra pemberantasan yang melakukan berbagai perbuatan
korupsi di Tanah Air. Ditengarai atas harta kekayaan yang diketahuinya
Lukas terindikasi melakukan tindakan atau patut diduganya merupakan
pencucian uang. hasil tindak pidananya dengan tujuan
Kasus kedua yang mencuat adalah menyembunyikan atau menyamarkan
aksi pembunuhan yang mengaitkan asal-usulnya diancam dengan pidana
petinggi kepolisian. Kasus yang kini penjara paling lama 20 tahun dan denda
sudah masuk pengadilan memunculkan paling banyak Rp 10 miliar.
banyak fakta-fakta baru yang Tindakan ini disebut juga stand-
mencengangkan, salah satunya soal alone money laundering. Pelaku utama
peredaran uang haram dari judi. “mencuci sendiri” harta yang berasal Yunus Husein
Tak pelak kasus Gubernur Papua dari tindak pidananya, yang disebut juga
dan Petinggi Polisi bisa menjadi batu self laundering. Yurisprudensi jenis ini
sandungan bagi keinginan Presiden agar sudah hampir 200 putusan pengadilan, Penanganan aksi
Indonesia menjadi anggota tetap FATF. termasuk kasus Akil Mochtar, mantan
Padahal jika Indonesia menjadi anggota Ketua Mahkamah Konstitusi yang cuci uang oleh
tetap maka ada beberapa keuntungan dipidana seumur hidup karena kasus aparat hukum di
yang bisa didapatkan. Di antaranya korupsi dan pencucian uang.
adalah Indonesia bisa berbicara lebih Kedua, Pasal 4 mengatur pelaku lain Indonesia masih
banyak dan mempengaruhi penyusunan (pihak ketiga) yang menyembunyikan asal- berkutat di Pasal 3,
aturan dan standar aksi anti pencucian usul harta yang diketahuinya atau patut
uang di tingkat global. Selain itu juga diduganya hasil kejahatan akan dipidana atau biasa disebut
berarti Indonesia sudah sejajar Negara dengan hukuman penjara paling lama 20 stand-alone money
lain dalam hal tersebut atau the same tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
level of playing field. Pelaku ini disebut juga “gatekeeper” dan laundering. Pasal
Hal itu diutarakan oleh Yunus sampai saat ini belum ada yurisprudensi 4 dan 5 kurang
Husein, pakar dan pemerhati praktik yang menggunakan pasal ini.
pencucian uang dari Universitas Ketiga, Pasal 5 mengatur bahwa diperhatikan.
Indonesia. Menurut dia, faktor penting setiap orang yang menerima atau
yang menjadi ganjalan dalam upaya menguasai pembayaran, sumbangan, dan
pemberantasan transaksi mencurigakan sejenisnya yang diketahuinya atau patut
dan pencucian uang di Tanah Air adalah diduganya menggunakan harta hasil
komitmen para penegak hukum. ‘’Yang kejahatan diancam hukuman penjara
perlu dibenahi bagi tindakan pencegahan lima tahun dan denda Rp 1 miliar.
dan penanganan pencucian uang di Menurut Yunus, sejauh ini
Indonesia adalah penegakkan hukum,’’ penanganan aksi cuci uang oleh aparat
kata Yunus, ketika dihubungi. hukum di Indonesia masih berkutat di
Ya, penegak hukum dianggap Pasal 3, atau biasa disebut stand-alone
masih menjadi isu yang membuat money laundering. ‘’Pasal 4 dan 5 kurang
pemberantasan money laundering diperhatikan. Belum bergerak,’’ kata
seperti menabrak tembok tebal dan Ketua PPATK edisi pertama ini.

www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 19