Page 49 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024

meski LPS menetapkan tingkat bunga
penjaminan untuk simpanan di bank
umum sebesar 4,25 persen, dan untuk
BPR sebesar 6,75 persen. Namun jika
nasabah yang mendapatkan tingkat
bunga di atas bunga penjaminan maka
simpanan tersebut di luar tanggung
jawab pemerintah jika terjadi gagal
bayar.
Sesuai amanat UU, LPS menjamin
setiap rekening simpanan nasabah
perbankan di Indonesia hingga
Rp2 miliar per nasabah per bank.
Berdasarkan data Agustus 2024, jumlah
rekening nasabah bank umum yang
dijamin seluruh simpanannya (simpanan
sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,27
persen dari total rekening atau setara
dengan 592,42 juta rekening.
Sedangkan pada BPR/BPRS,
jumlah rekening yang dijamin seluruh
simpanannya (simpanan sampai dengan
Rp2 miliar) sebesar 99,78 persen dari
total rekening atau setara dengan 15,81
juta rekening. “Cakupan simpanan
perbankan tersebut nilainya berada di
atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya
sebesar 90 persen di atas rata-rata
negara-negara anggota International of
Deposit Insurers atau IADI yang berkisar
di 80 persen,” ucapnya.
Kebijakan terhadap BPR sejatinya
bisa dibilang sudah mumpuni baik dari dalam rangka menghadapi berbagai
bisnis hingga tata kelola. Regulator tantangan internal dan eksternal yang Pada tahun ini BPR
jasa keuangan telah menerbitkan semakin kompleks. “Berdasarkan diwajibkan memenuhi
Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 hasil pengawasan yang kami lakukan, aturan modal inti
tentang Penerapan Tata Kelola bagi kegagalan dalam penerapan Tata Kelola minimum sebesar Rp6
Bank Perekonomian Rakyat dan Bank yang Baik pada BPR dan BPR Syariah miliar.
Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata seringkali menjadi salah satu penyebab
Kelola). utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,”
POJK tersebut diterbitkan untuk terus kata Dian, Anggota Komisioner OJK.
mendorong agar BPR dan BPR Syariah Sementara itu, Ricardo Simatupang,
dapat tumbuh dan berkembang menjadi Ketua Perbarindo DKI Jakarta,
lembaga keuangan yang berintegritas, mengatakan industri BPR harus secara
adaptif, dan berdaya saing dalam cermat mencari ceruk pasar di tengah
menyediakan layanan keuangan kepada persaingan bisnis dan pasar yang digarap
masyarakat terutama pelaku usaha mikro oleh bank-bank umu. “Pasti ada ceruk
dan kecil di wilayahnya. pasar yang kita bisa masuk. Inilah yang
Penerbitan POJK ini diharapkan menjadi alasan kerja sama antat BPR dan
dapat meningkatkan kepercayaan lembaga jasa keuangan lainnya harus
masyarakat terhadap BPR atau selalu solid. Kalau tidak maka semua
BPR Syariah. Ketentuan ini penting akan terlambat,” kata dia.*

www.stabilitas.id Edisi 209 / 2024 / Th.XIX 49