Page 48 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024
P. 48
Hal itu untuk memastikan agar di
masa mendatang hanya ada bank yang
sehat, yang bisa menjalankan fungsi
intermediasi secara baik dan tidak
mengalami fraud.
Persaingan
Harus diakui, BPR menghadapi
kondisi yang pelik, ketika harus
menghadapi bank-bank lain untuk
memenangkan bisnis perbankan.
Dengan skala bisnis yang kecil, mereka
harus memberikan tawaran bunga yang
lebih tinggi dibandingkan bank umum
atau jenis bank lainnya yang memiliki
kekuatan modal lebih mumpuni. Dengan
strategi itu jelas sudah sejak awal
BPR memiliki biaya dana yang lebih
besar dan membuatnya lebih susah
memberikan penawaran pembiayaan
yang lebih bersaing.
Antara lain indikasi penurunan aktivitas Saat ini, tingkat bunga simpanan
manufaktur global, eskalasi konflik geopolitik rupiah pada bank umum yang dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
kawasan, transisi pemerintahan di berbagai adalah 4,25 persen dan tingkat bunga
negara yang potensial memengaruhi arah simpanan rupiah pada BPR 6,75
persen. Sedangkan untuk tingkat bunga
kebijakan ekonomi, serta ekspektasi lanjutan simpanan valas pada bank umum adalah
pemangkasan suku bunga. sebesar 2,25 persen. Penetapan tersebut
salah satunya didasari untuk memberikan
ruang lanjutan bagi perbankan dalam
Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS pengelolaan likuiditas dan suku bunga.
Ketua Dewan Komisioner LPS
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan
Hingga Oktober, tercatat regulator menjaga dan memperkuat industri bahwa industri perbankan masih
telah melakukan pencabutan izin perbankan nasional sekaligus melindungi menghadapi risiko bisnis baik yang
usaha terhadap 13 BPR dan dua konsumen. Langkah memperkuat industri berasal dari dalam negeri maupun
BPRS sepanjang tahun ini. Terbaru, jasa keuangan tanpa terkecuali menjadi global. Ke depan, kata dia, masih
PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kewajiban dengan harapan mampu terdapat beberapa risiko ketidakpastian
Nature Primadana Capital dicabut izin menopang pertumbuhan ekonomi yang tetap perlu dicermati.
usahanya melalui Keputusan Anggota Indonesia di tengah ketidakpastian. “Antara lain indikasi penurunan
Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- Adapun pencabutan yang dilakukan aktivitas manufaktur global, eskalasi
70/D.03/2024 tertanggal 13 September lantaran pemegang saham dan pengurus konflik geopolitik kawasan, transisi
2024. Jumlah bank bangkrut pada BPR tidak lagi mampu melakukan upaya pemerintahan di berbagai negara yang
tahun ini telah mengalami peningkatan penyehatan terhadap BPR/BPRS yang potensial memengaruhi arah kebijakan
pesat yakni hampir empat kali lipat sebagian besar terjadi karena adanya ekonomi, serta ekspektasi lanjutan
dibandingkan dengan tahun lalu. Pada penyimpangan dalam operasional BPR. pemangkasan suku bunga yang dapat
2023 silam, tercatat hanya terdapat Berangkat dari kondisi itu, memengaruhi sentimen investor pasar
empat bank bangkrut di Tanah Air. Dian menegaskan, OJK bakal terus keuangan,” ujarnya, akhir September
Dian menegaskan upaya pencabutan melakukan tindakan penyehatan kepada 2024.
izin usaha oleh OJK dilakukan sebagai beberapa BPR dan BPRS dengan status BPR diketahui menawarkan bunga
bentuk upaya pengawasan dalam rangka pengawasan bank dalam penyehatan. tinggi untuk mengamankan likuiditasnya
48 Edisi 209 / 2024 / Th.XIX www.stabilitas.id