Page 21 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie
Othniel Frederic, mengatakan undang-
undang memberikan mandat kepada
OJK untuk mengawasi koperasi yang
memberikan layanan simpan pinjam.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (UU PPSK), perizinan,
pengaturan, dan pengawasan koperasi
oleh OJK hanya mencakup badan hukum
koperasi yang melakukan kegiatan dalam
sektor jasa keuangan. Koperasi yang
dimaksud yakni koperasi yang tidak
hanya melayani anggota, melainkan juga
non anggota dan kegiatannya bukan
simpan pinjam. Misalnya saja seperti
lembaga keuangan mikro (LKM), bank
perkreditan rakyat, dan asuransi yang
berbadan hukum koperasi.
Namun, kata Dolfie, dalam
menentukan KSP mana yang harus
diawasi oleh OJK juga harus melalui Ogi Prastomiyono
proses penyeleksian dari Kemenkop
UKM. Nantinya, KSP yang memperluas
pelayanan ke non anggota dan bergerak KsP kalau yang
di sektor jasa keuangan yang akan
diawasi OJK, setelah Kementerian dari anggota untuk
Koperasi dan UKM menyerahkan anggota itu tetap di
pengawasannya ke OJK. “Kemenkop
yang akan menentukan KSP mana yang bawah Kemenkop.
perlu diawasi OJK. Open loop ke OJK Tapi yang open
setelah ditentukan oleh Kemenkop UKM
isa jadi publik tidak banyak mana yang open loop,” jelas Dolfie belum loop, itu di bawah
yang menyangka bahwa lama ini. oJK. Menkop
otoritas industri keuangan
Bakan mendapatkan tambahan Jalan Tengah sudah setuju, tapi
tugas baru ketika omnibus law sektor Sejatinya peran OJK sangat begitu ratas (rapat
keuangan disahkan Desember lalu. diperlukan dalam mengawasi koperasi
Pasca aturan tersebut diketuk palu, kendati memberikan beban tambahan. terbatas), dia goyah
maka setidaknya ada dua beban baru Sebab hingga saat ini masih banyak karena Menkeu,
yang ditimpakan kepada Otoritas Jasa koperasi bermasalah yang berujung akhirnya koperasi
Keuangan (OJK) terkait pengawasan. pada kerugian bagi anggotanya. Untuk
Setelah lebih dari satu dekade diketahui, Menkop UKM Teten Masduki semuanya di bawah
mengawasi lembaga keuangan yang pernah mengaku kesulitan mengatasi pengawasan oJK.
besar-besar seperti bank asuransi dan delapan koperasi bermasalah yang
lainnya, mulai tahun ini OJK mulai merugikan masyarakat senilai Rp26
menambahkan koperasi dan aset triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada
keuangan digital dalam daftarnya. payung hukum terkait pengawasan
Bahkan daftar itu bisa bertambah jika koperasi. UU Nomor 25 tahun 1992
pengawasan terhadap inovasi teknologi tentang Perkoperasian pun tidak
sektor keuangan dimasukkan ke memberikan kementerian yang ia ampu
dalamnya. untuk melakukan pengawasan terhadap

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 21