Page 23 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 23
Pada tingkat
yang membutuhkan gerak cepat dari tertinggi. Tapi jika dibutuhkan lembaga tertentu ketika
OJK. Di antaranya kasus pinjaman online otoritas maka solusi untuk adanya koperasi sudah
yang meresahkan masyarakat, termasuk pengawasan koperasi yang tersebar mulai membesar,
kasus-kasus di bidang investasi asuransi di berbagai daerah sebaiknya ada di maka pengawasan
seperti Wanaartha Life, Kresna Life, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil itu tidak bisa
hingga AJB Bumiputera. “Kami khawatir dan Menengah (Kemenkop UKM). dilakukan koperasi
kinerja OJK akan kian kedodoran jika “Kemenkop dan UKM sudah itu sendiri.
diberi kewenangan baru mengawasi memiliki jaringan di berbagai daerah,
koperasi hingga investasi digital seperti tinggal bagaimana meningkatkan
kripto,” tukas Fathan. kapasitas pegawainya, sistem
Maka dari itu, Politisi Partai pengawasannya tinggal meniru seperti
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sepakat OJK mengawasi lembaga keuangan, dan
bahwa OJK harus memperkuat peran kalau perlu kementerian ini mendirikan
dalam perlindungan konsumen. Kendati direktorat jenderal khusus untuk
demikian harus dipertimbangkan mengawasi koperasi,” tandas Legislator manual sebagaimana masa lalu,” tandas
kemampuan lembaga sehingga tidak Dapil Jawa Tengah II itu. Rully.
malah menciptakan polemik dan masalah Senada, Pengamat Koperasi sekaligus Di sisi lain, kata Rully, Kementerian
baru. “Alih-alih menyehatkan koperasi, Mantan Sesmenkop Rully Indrawan juga harus pula ikut menyehatkan
OJK akan makin kedodoran dalam mengingatkan perlunya pengawas organisasi koperasi dengan
mengawasi micro prudential di sektor fungsional yang harus didukung sistem memfungsikan Badan Pengawas (BP)
jasa keuangan,” tandas Fathan. berbasis digital yang sedianya sudah sebagai pengawas internal koperasi
Fathan mengatakan, koperasi pada dirancang sejak awal tahun 2021. “Tidak melalui program pengembangan
dasarnya sudah diawasi oleh para mungkin pengawasan koperasi oleh kapasitas dan sertifikasi kualifikasi bagi
anggotanya yang memegang otoritas pemerintah hanya mengandalkan teknik anggota BP koperasi.*
www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 23
