Page 28 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

Dalam rancangan UU yang dapat
dikatakan seperti omnibus law di sektor
keuangan ini memang banyak UU
sebelumnya yang masih belum teruji
bahkan bisa menghapus delapan UU
yang ada. Nah, tentu isu kelembagaan
menjadi concern dan perlu kita telaah
dan kita kritisi agar tidak menimbulkan
permasalahan yang berpotensi
menghambat sektor keuangan ke depan.
Pertama mungkin terkait indepedensi
lembaga keuangan ada seperti BI, OJK,
dan LPS, termasuk juga ada tugas yang
diperluas. Seperti BI, sekarang punya
tugas selain mencapai stabilitas nilai
rupiah, kemudian menjaga stabilitas
sistem pembayaran, dan turut menjaga
stabilitas sistem keuangand dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
OJK juga diamanatkan tambahan
M. rizal Taufikurahman tugas untuk mengawasi lembaga
keuangan mikro berbentuk koperasi,
Peneliti Indef kemudian juga ada perpindahan
pengawasn koperasi ke OJK yang
independensi Bi basisnya pada aset.
Jadi pada pasal-pasal terdahulu
Terancam Gubernur BI, OJK dan LPS dia
independen, profesional, bahkan tidak
boleh ikut partai politik. Terlepas
dari ancaman indepedensi, ada tugas
Peran dan tugas baru bank sentral dalam Bank Indonesia dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi yang
menyokong program pemerintah dalam berkelanjutan. Ini perlu ada penjelasan
menghadapi krisis berpotensi menggerus seperti apa, namun juga masih perlu
independensinya. Harus ada definisi jelas banyak diskusi bahkan public hearing
terkait dengan ini.
mengenai krisis. Nah kemudian ada juga soal KSSK
(Komite Stabilitas Sektor Keuangan)
seperti sudah disampaikan bahwa
Menteri Keuangan merangkap
aya coba menyampaikan beberapa catatan dan telaahan koordinator dan anggota di KSSK. Hal itu
dari Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan tentu akan mempengaruhi keputusan-
Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), karena ini keputusan apalagi misalnya terjadi
Smenarik di tengah kondisi kita pasca pandemi. Bahkan deadlock.
waktu pendemi kita juga dihadapkan pada omnibus law, nah pasca Kemudian juga tidak ada kepastian
pandemi kita dihadapkan pada omnibus law di sektor keuangan. fungsi koordinator, apakah kolegial atau
Isu pentingnya memang ada beberapa. Aturan ini memang tetap dipegang oleh menteri keuangan.
bertujuan untuk memperbaiki sektor keuangan. Tapi dalam RUU termasuk juga tidak ada kesempatan bagi
ini juga dibahas atau diubah aspek kelembagaannya yang justru BI, OJK, dan juga LPS untuk memimpin
akan berpotensi menghambat sektor keuangan yang sebelumnya KSSK.
sedang berjalan sesuai undang-undang yang ada. Ya tentu, menjadi catatan bagi kami

28 Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id