Page 25 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

ndustri asuransi adalah sektor asuransi syariah dengan kategori sehat.
runner up di sektor keuangan Padahal di industri ada beberapa asuransi
Indonesia, setelah perbankan. jika tidak mau dibilang cukup banyak
IPeringkat itu bukan hanya yang dalam kondisi kurang sehat.
dilihat dari sisi asset, tetapi juga dari Menurut Otoritas Jasa Keuangan,
sisi masalah. Bahkan dalam satu dekade saat ini lebih dari lima perusahaan
belakangan, persoalan yang membelit asuransi dalam masa penyehatan.
asuransi lebih intensif ketimbang di Jauh sebelum itu, regulator juga telah
perbankan di tengah kondisi belum membubarkan 42 perusahaan asuransi.
adanya lembaga penjaminan. Pencabutan izin mayoritas karena
Kondisi tersebut, namun begitu, kesehatan keuangan.
akan segera berakhir. Akhir tahun lalu, “Pemerintah dan DPR harus jeli.
pembuat undang-undang menerbitkan Jangan sampai gagal bayar tambah
regulasi yang mengamanatkan agar marak. Belum lagi pemberlakuan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PSAK 74 (kontrak asuransi) di awal
badan yang menjamin simpanan nasabah 2025 yang diilhami dari International
bank, untuk juga menjamin polis-polis di Financial Reporting Standard (IFRS)
asuransi. 17 akan membuat sebagian perusahaan
Akan tetapi, menambah peran asuransi dan perusahaan asuransi syariah
menjamin pemegang polis pada baki tergerus kinerja keuangannya pada awal
tugas LPS bukan masalah sederhana. penerapan,” ungkap Wahyudin.
Apalagi ketika lembaga itu sejak Maka dari itu, diperlukan insentif Wahyudin Rahman
2005 sudah terbiasa menjamin kebijakan untuk perusahaan asuransi dan
nasabah simpanan sejak 2005, dan perusahaan asuransi syariah yang dalam
nihil pengalaman dalam mengayomi penyehatan. Misalnya, dengan penetapan Pemerintah dan
asuransi. Ditambah lagi, saat ini tarif lebih tinggi, keanggotaan terbatas
industri dihadapkan pada kondisi yang (salah satu produk saja) dan penerapan DPr harus jeli.
tidak menguntungkan ketika banyak masa orientasi calon anggota. Jangan sampai
perusahaan dibekap risiko gagal bayar. Selain itu, kata Wahyudin untuk
Pengamat perasuransiasn dari UPN menguatkan program penjaminan yang gagal bayar tambah
Veteran Jakarta, Wahyudin Rahman sudah berjalan harus ada sumber dan marak. Belum lagi
menilai mandat sebagai penjamin polis besaran iuran berdasarkan kategori
asuransi kepada LPS adalah kabar baik. perusahaan dan jenis produk. Saat ini, pemberlakuan
Pasalnya saat ini belum ada lembaga yang diusulkan tidak mengklasifikasikan PsaK 74 di awal
resmi yang menjamin polis seperti halnya secara rinci. Padahal, operasionalisasi
simpanan. perusahaan asuransi dengan perusahaan 2025 yang diilhami
Sejatinya Lembaga Penjamin Polis asuransi syariah dan karakter setiap dari iFrs 17 akan
telah diamanatkan Undang-Undang No. produk berbeda. “Apalagi pembebanan
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tarif PPP akan mengakibatkan kenaikan membuat sebagian
yang sudah harus terbentuk paling premi asuransi,” tambah dia. perusahaan
lambat Oktober 2017. Selama penjaminan Untuk diketahui, premi perusahaan asuransi
polis belum terbentuk, maka ketentuan asuransi terdiri dari porsi risiko murni
penjaminan bagi pemegang polis masih (reasuransi dan cadangan teknis), biaya tergerus kinerja
berbentuk Dana Jaminan yang berasal operasional, profit margin dan bunga. keuangannya.
dari kekayaan perusahaan asuransi. Sementara perusahaan asuransi syariah,
Namun begitu Wahyudin ada pemisahan premi, yakni dana tabarru
mengatakan ketika LPS diberikan (retakaful dan penyisihan teknis) dan
tugas menjamin polis maka harus ada dana ujrah (biaya operasional, ujrah
penajaman dari program penjaminan retakaful, dan profit margin).
polis (PPP) yang sudah berjalan. Saat Perbedaan di atas membuat iuran
ini keanggotaan program itu hanya bagi perusahaan asuransi syariah bersumber
perusahaan asuransi dan perusahaan dari penyisihan teknis dana tabarru

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 25