Page 29 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

adalah, bahwa fungsi koordinator dalam
mengambil keputusan itu sifatnya
mutlak dan tanggung jawab dipikul oleh
koordinator apalagi jika terjadi kesalahan
dalam mengambil keputusan, misalnya
terkait dengan penanganan krisis atau
juga keputusan ada perbankan yang
bermasalah dan sebagainya, itu juga
tentu menjadi masalah.
Kemudian, terkait BI dengan
fungsinya sebagai otoritas moneter
yang independen juga akan kehilangan
pengaruhnya dalam forum KSSK ini.
Bahkan bisa mengembalikan BI menjadi
dewan moneter, seperti pada masa lalu.
Padahal kita sudah bekerja keras agar
BI harus independen tanpa adanya
intervensi dari berbagai kepentingan. Bahkan bisa mengembalikan Bi menjadi dewan moneter,
Soal tugas KSSK dalam penanganan seperti pada masa lalu. Padahal kita sudah bekerja keras
krisis sistem keuangan. Terkait itu agar Bi harus independen tanpa adanya intervensi dari
kami rekomendasikan kepada presiden berbagai kepentingan.
untuk memutuskan perubahan status
stabilitas sistem keuangan dari ‘kondisi
normal’ menjadi kondisi krisis sistem Nah, terus juga perlu ada belum ada lagi asing yang membeli
keuangan atau dari ‘kondisi krisis’ ke batasan bagaimana BI berperan SBN Indonesia. Ini tentu sangat
kondisi normal. Di sini juga belum ada dalam pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi keuangan ketika BI
parameter yang jelas kondisi normal dan berkelanjutan. Pilihannya adalah membeli SBN di pasar perdana, maka
krisis ini dalam sistem keuangan. Harus memang sebaiknya BI itu single objective secara terpaksa harus membeli dan
ada kepastian hukum keadaan sistem dan fokus layaknya sebagai bank sentral artinya keuangan BI berpotensi terjadi
keuangan dalam kondisi normal atau yang independen seperti halnya fungsi defisit.
sebaliknya. Misalnya saat ini kondisi bank sentral di berbagai negara. Sementara itu mengenai badan
pandemi, atau kondisi keuangan global Catatan penting, keadaan tertentu supervisi Bank Indonesia, OJK dan
tahun 2008, bisa disebut sebagai krisis menjadi multitafsir bisa jadi dalam LPS, menurut saya isunya adalah terkait
keuangan. kondisi krisis atau bulan krisis dengan keanggotaan berjumlah paling
Kemudian juga soal tugas BI dalam seperti tahun 97/98, 2008, dan 2020- sedikit lima orang. Sehingga nantinya
menyerap Surat Berharga Negara (SBN) 2021, seperti pandemi. Itu juga saya tidak ada batasan maksimum jumlah
di pasar perdana. Hal itu memang kira harus clear. Karena apabila anggota dan ini akan membuat inefisiensi
challenging untuk Indonesia, ketika terjadi kondisi market di pasar SBN dalam penyelengaraan.
pembelian SBN itu pada pasar perdana ini lagi sulit misalnya, nah Bank Badan supervisi harusnya dikaitkan
dalam keadaan tertentu. Jadi belum Indonesia diwajibkan membeli SBN dengan penugasan masing masing sesuai
ada penjelasan lebih detail sebenarnya di pasar perdana gitu, dan ini ternyata dengan urgensi dan strategis/ tidaknya
mengenai keadaan tertentu, dan mengganggu pasar uang. tugas dari pihak yang disupervisi. Secara
nampaknya akan lebih fleksibel. Menurut saya perlu parameter yang operasional jumlah lima orang dirasakan
Padahal kita tahu bahwa masuknya jelas tentang kondisi tertentu terkait cukup mengingat di bawah strukturnya
BI untuk membeli SBN juga harus kondisi ekonomi, krisis keuangan. terdapat sekretariat dan juga tim ahli
clear kondisinya. Tujuannya tentu Undang-undang ini juga menunjukkan yang membantu kinerja badan supervisi
untuk menstabilkan pertumbuhan. bahwa BI punya kewajiban untuk tersebut.
Adanya tugas BI yang ditambah untuk membeli SBN di pasar perdana dalam Sementara itu soal tugas tambahan
mengurus pertumbuhan ekonomi yang kondisi apapun ya, sehingga ini juga kepada OJK, Pemerintah seyogyanya
berkelanjutan terkesan ada kontradiktif indepedensi BI terancam. Selain itu menyadari dampak luas atas penerapan
dengan tujuan saat ini, terutama dalam juga berpotensi menggerus financial undang-undang ini terkait pengawasan
menjaga stabilitas harga. deepending, karena sampai saat ini koperasi simpan pinjam oleh OJK.*

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 29