Page 22 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 22
koperasi tersebut. loop dan open loop adalah yang paling
Selama ini, pengawasan terhadap rasional digunakan untuk menentukan
koperasi dilakukan oleh pihak siapa yang berhak mengawasi koperasi.
internal sendiri. Namun, metode ini “Istilah kita itu close loop (kalau koperasi
sulit dilakukan jika koperasi yang simpan pinjam), jadi jangan di kita kalau
dijalankan sudah mulai besar. “Tapi dari model gitu kan kayak arisan masa masuk
pengalaman ini kami paham betul bahwa (diawasi) OJK,” imbuh Ogi.
pada tingkat tertentu ketika koperasinya Kendati telah menjadi UU,
sudah mulai membesar besar, hubungan pengaturan dan pengawasan koperasi
anggota dengan koperasi tidak sesolid oleh OJK juga mendapat penolakan dari
yang kita bayangkan, tidak seideal yang masyarakat koperasi. Seperti diungkap
diasumsikan, maka pengawasan itu tidak survei yang dilakukan oleh Trias Politika
bisa dilakukan koperasi itu sendiri,” Strategis (TPS), bahwa sebanyak 93
papar Teten. persen masyarakat koperasi menolak
Teten mengaku sudah mencoba atau tidak setuju jika koperasi diawasi
berbagai cara untuk menyelesaikan oleh OJK.
persoalan kedelapan koperasi tersebut. Temuan menarik lain dalam survei
Salah satunya dengan membujuk ini ditemukan bahwa masyarakat
koperasi yang masih sehat untuk koperasi dan pengamat perkoperasian
bersama-sama menyelesaikan koperasi menilai koperasi lebih cocok diawasi
bermasalah. Namun, semua koperasi oleh KemenkopUKM sebesar 86 persen,
enggan. sedang yang menilai koperasi cocok
Bhima Yudhistira Kedelapan koperasi bermasalah itu diawasi OJK hanya 5 persen saja.
adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Pengamat ekonomi dari Center of
oJK tidak cocok Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, Economic and Law Studies (CELIOS),
Bhima Yudhistira juga menilai bahwa
KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana,
mengawasi koperasi Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, sejatinya ekosistem OJK bertugas
yang merupakan KSP Lima Garuda, dan KSP Timur mengawasi Lembaga keuangan komersial
skala besar seperti perbankan. Sehingga
Pratama Indonesia.
usaha ekonomi Mencermati kasus yang terus tidak cocok mengawasi koperasi
kerakyatan. sudah menggerogoti sejumlah koperasi, yang merupakan usaha ekonomi
tepat jika koperasi ditenggarai menjadi alasan beban kerakyatan. Maka menurutnya, sudah
tepat jika koperasi tepat diawasi oleh
tugas tambahan pengawasan dan
tepat diawasi oleh pengaturan koperasi kepada OJK ini KemenkopUMKM. “Tinggal pengaturan
Kemenkop uKM. semula sempat ditolak oleh OJK. Karena soal kelembagaan, peningkatan SDM, dan
penambahan anggaran,” tegasnya.
prinsip koperasi yang menerapkan
Tinggal pengaturan dari anggota, untuk anggota, dan oleh
soal kelembagaan, anggota (konsep KSP). Namun, setelah Penguatan Lembaga
Memang, soal pengawasan koperasi
melalui perdebatan panjang, OJK dan
peningkatan sDM, Kemenkop menemukan jalan tengah pada OJK bisa berdampak pada kinerja
dan penambahan untuk mengawasi koperasi. dari OJK. Dengan jumlah koperasi
“KSP kalau yang dari anggota untuk
di Indonesia yang mencapai sekitar
anggaran. anggota itu tetap di bawah Kemenkop. 127.000-an, dan semua diawasi oleh OJK
Tapi yang open loop, itu di bawah OJK. maka bisa dibayangkan beban kerja dari
Menkop sudah setuju, tapi begitu ratas lembaga ini akan semakin berat sehingga
(rapat terbatas), dia goyah karena dikhawatirkan jika langkah tersebut
Menkeu, akhirnya koperasi semuanya tidak akan efektif.
di bawah pengawasan OJK,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Fathan Subkhi mengatakan beban
Ogi Prastomiyono, awal Desember 2022 OJK saat ini sudah cukup berat dalam
silam. mengawasi kinerja perbankan dan
Ogi menjelaskan, sistem close investasi. Apalagi saat ini banyak kasus
22 Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id
