Page 37 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 37
Bahkan seiring dengan wewenang
baru tersebut, OJK akan mengangkat
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi
Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital dan Aset Kripto yang
juga merangkap sebagai anggota.
Menyusul keputusan baru
tersebut, OJK bersama Bappebti di
Kementerian Perdagangan saat ini
tengah membuat aturan bersama
terkait sistem perdagangan aset kripto
di Indonesia. Sewaktu masih menjabat
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh
Santoso menjelaskan, masih ada
perbedaan mengenai penggolongan
aset kripto karena selama ini Bappebti
mengkategorikannya sebagai komoditas.
Pengawasan aset kripto ini, lanjut
Wimboh juga harus memiliki payung
hukum dan organisasi yang jelas. Setelah
disahkannya undang-undang yang
mengatur, aset kripto juga harus memiliki Kami melarang seluruh lembaga keuangan
Self Regulatory Organizations (SRO) atau
lembaga yang memiliki kewenangan apalagi yang bermitra dengan Bank
menerapkan aturan dari regulator. Indonesia untuk memfasilitasi atau
Sementara itu, Gubernur menggunakan kripto sebagai pembayaran
Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
menegaskan belum ada aturan resmi ataupun alat servis jasa keuangan.
terkait perdagangan aset kripto di
Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya
masih melarang lembaga keuangan di
Indonesia untuk menggunakan mata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
uang kripto atau cryptocurrency sebagai
alat pembayaran.
“Kami melarang seluruh lembaga
keuangan apalagi yang bermitra
dengan BI untuk memfasilitasi Anggota dewan komisioner OJK yang mengawasi keuangan derivatif dan
atau menggunakan kripto sebagai semula berjumlah sembilan akan bursa karbon. Kemudian anggota dewan
pembayaran ataupun alat servis jasa bertambah menjadi 11 orang. Selain itu, komisioner OJK yang membidangi
keuangan,” kata Perry. sejumlah peran komisioner juga akan edukasi dan perlindungan konsumen
Untuk diketahui, Bappebti mencatat bertambah. mendapat tugas tambahan baru yaitu
terdapat 229 jenis kripto, dan 13 Dalam UU tersebut, OJK akan sebagai pengawas perilaku pelaku usaha
perusahaan exchanger yang legal di menambah kepala eksekutif pengawas jasa keuangan.
Indonesia. Bappebti sendiri hanya inovasi teknologi sektor keuangan, Sementara kepala eksekutif
mengatur dasar penyelenggaraan pasar aset keuangan digital dan aset kripto. perasuransian, dana pensiun, lembaga
fisik aset kripto di bursa berjangka. Kemudian, kepala eksekutif pengawas pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan
lembaga pembiayaan, perusahaan modal lainnya diubah menjadi kepala eksekutif
Perubahan Organisasi ventura, lembaga keuangan mikro, dan perasuransian, penjaminan, dan dana
Menyusul diawasinya aset kripto di lembaga jasa keuangan. pensiun.
bawah OJK, anggota dewan komisioner Sementara itu, kepala eksekutif Menteri Keuangan Sri Mulyani
di OJK juga akan mengalami perubahan pengawas pasar modal akan mendapat mengatakan penambahan dewan
sesuai ketentuan undang-undang. penambahan tugas baru, yaitu untuk komisioner OJK akan dilihat berdasarkan
www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 37