Page 37 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 37

Bahkan seiring dengan wewenang
          baru tersebut, OJK akan mengangkat
          Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi
          Teknologi Sektor Keuangan, Aset
          Keuangan Digital dan Aset Kripto yang
          juga merangkap sebagai anggota.
            Menyusul keputusan baru
          tersebut, OJK bersama Bappebti di
          Kementerian Perdagangan saat ini
          tengah membuat aturan bersama
          terkait sistem perdagangan aset kripto
          di Indonesia. Sewaktu masih menjabat
          Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh
          Santoso menjelaskan, masih ada
          perbedaan mengenai penggolongan
          aset kripto karena selama ini Bappebti
          mengkategorikannya sebagai komoditas.
            Pengawasan aset kripto ini, lanjut
          Wimboh juga harus memiliki payung
          hukum dan organisasi yang jelas. Setelah
          disahkannya undang-undang yang
          mengatur, aset kripto juga harus memiliki    Kami melarang seluruh lembaga keuangan
          Self Regulatory Organizations (SRO) atau
          lembaga yang memiliki kewenangan             apalagi yang bermitra dengan Bank
          menerapkan aturan dari regulator.            Indonesia untuk memfasilitasi atau
            Sementara itu, Gubernur                    menggunakan kripto sebagai pembayaran
          Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
          menegaskan belum ada aturan resmi            ataupun alat servis jasa keuangan.
          terkait perdagangan aset kripto di
          Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya
          masih melarang lembaga keuangan di
          Indonesia untuk menggunakan mata             Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
          uang kripto atau cryptocurrency sebagai
          alat pembayaran.
            “Kami melarang seluruh lembaga
          keuangan apalagi yang bermitra
          dengan BI untuk memfasilitasi     Anggota dewan komisioner OJK yang   mengawasi keuangan derivatif dan
          atau menggunakan kripto sebagai   semula berjumlah sembilan akan     bursa karbon. Kemudian anggota dewan
          pembayaran ataupun alat servis jasa   bertambah menjadi 11 orang. Selain itu,   komisioner OJK yang membidangi
          keuangan,” kata Perry.            sejumlah peran komisioner juga akan   edukasi dan perlindungan konsumen
            Untuk diketahui, Bappebti mencatat   bertambah.                    mendapat tugas tambahan baru yaitu
          terdapat 229 jenis kripto, dan 13    Dalam UU tersebut, OJK akan     sebagai pengawas perilaku pelaku usaha
          perusahaan exchanger yang legal di   menambah kepala eksekutif pengawas   jasa keuangan.
          Indonesia. Bappebti sendiri hanya   inovasi teknologi sektor keuangan,   Sementara kepala eksekutif
          mengatur dasar penyelenggaraan pasar   aset keuangan digital dan aset kripto.   perasuransian, dana pensiun, lembaga
          fisik aset kripto di bursa berjangka.   Kemudian, kepala eksekutif pengawas   pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan
                                            lembaga pembiayaan, perusahaan modal   lainnya diubah menjadi kepala eksekutif
          Perubahan Organisasi              ventura, lembaga keuangan mikro, dan   perasuransian, penjaminan, dan dana
            Menyusul diawasinya aset kripto di   lembaga jasa keuangan.        pensiun.
          bawah OJK, anggota dewan komisioner   Sementara itu, kepala eksekutif   Menteri Keuangan Sri Mulyani
          di OJK juga akan mengalami perubahan   pengawas pasar modal akan mendapat   mengatakan penambahan dewan
          sesuai ketentuan undang-undang.   penambahan tugas baru, yaitu untuk   komisioner OJK akan dilihat berdasarkan


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42