Page 38 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

kemampuan OJK karena dananya OJK tidak secara serta merta langsung
Setelah disahkannya menggunakan angaran negara. Tetapi mengawasi aset kripto. Sri Mulyani
UU PPSK, aset kripto iuran dari industri jasa keuangan akan menjelaskan, akan ada masa transisi dari
dinilai juga harus masuk sebagai penerimaan negara bukan Bappebti kepada OJK agar pengawasan
memiliki Self Regulatory pajak (PNBP) dan akan diperlakukan aset kripto bisa berjalan baik dan
Organizations (SRO) sebagai budget dari OJK. Ini juga akan optimal. Transisi ini juga dilakukan agar
atau lembaga yang memberikan kepastian bagi OJK yang tidak mengganggu perkembangan aset
memiliki kewenangan memiliki tugas dan tanggung jawab kripto yang sedang berjalan.
menerapkan aturan dari banyak dan ekspansi pengawasannya Terlepas dari hal itu, pelaku
regulator juga harus ditopang dengan dana yang pasar berharap kejelasan mengenai
cukup. pengawasan aset kripto segera ditangani.
Disebutkan dalam UU PPSK, CEO Indodax Oscar Darmawan berharap
OJK tidak hanya mengawasi inovasi agar pembahasan terkait hal tersebut
teknologi aset keuangan dengan aset dapat dilakukan dengan baik.
kripto di dalamnya, tetapi juga mengatur Selama ini, Oscar melihat peraturan
dana perwalian atau trustee untuk yang ada memang selalu diperbarui
memberikan lebih banyak alternatif mengikuti perkembangan yang ada
bagi pengelolaan aset dan kekayaan dan bisa mengakomodir kebutuhan
pelaku pasar. Selain itu, peran OJK juga stakeholder kripto. Oleh karenanya,
diperkuat melalui pengembangan bursa Oscar meyakini, apapun keputusan yang
karbon dan opsi demutualisasi. diambil nantinya menjadi yang terbaik.
“Sebagai pelaku industri, saya berharap
Transisi Pengawasan keputusan terkait wewenang ini akan
Pasca disahkannya undang-undang, cepat diputuskan oleh pemerintah. Saya

38 Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id