Page 60 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

Sejak masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, kehadiran
mereka mulai diakui oleh negara. Mereka
mendapatkan hak memanfaatkan areal
hutan untuk kegiatan ekonomi, tapi wajib
menjaganya tetap menjadi hutan, bukan
dengan mengkonversinya menjadi ladang
atau kebun.
Pada masa Presiden Joko Widodo,
program ini dipercepat dengan
penyempurnaan kelembagaan dan tata
regulasinya. Program ini dihelat oleh
Kementerian LHK melalui program
Perhutanan Sosial dan menyiapkan lahan
hutan seluas 12,5 juta ha.
Ketika pada 2014 program
perhutanan sosial ini baru meliputi
lahan seluas 14 ribu ha, pada 2022 lalu
cakupannya sudah mencapai 5,1 juta ha
dan melibatkan hampir 1,2 juta keluarga.
Masing-masing keluarga memegang
izin pemanfaatan hutan untuk 35 tahun
dan bisa diperpanjang. Di sana mereka
bisa menanam kopi, kayu manis, lada,
pala, dan beternak lebah. Ada pula yang
memanfaatkan rumput dan dedaunan
hutan untuk beternak kambing, sapi, atau
masih banyak usaha yang lainnya.
Adanya legalitas sebagai pengelola
area hutan, membuat peserta program
perhutanan sosial itu punya akses ke
Sejak masa terjadi. Hanya saja, dampaknya kredit bank, utamanya dari himpunan
pemerintahan menyusut ke level yang setara dengan bank negara (Himbara). Suntikan modal
Presiden Susilo emisi 28 ribu ton Co2. Bahkan, pada 2022 itu rupanya bisa membuat usaha mereka
Bambang ini diperkirakan skala karhutla menyusut berkembang. ‘Produk mereka juga dapat
Yudhoyono, ke level 22 ribu ton. bersaing di pasar ekspor,” kata Nurbaya.
Persoalan karhutla ini pun bukan
Sebutlah, kopi, rotan olahan, madu,
perambah hutan urusan sepele. Untuk penanggulangannya pala, lada, kayu manis, dan beberapa
diakui oleh Negara perlu berbagai tindakan nyata. Mulai dari lainnya. Perhutanan sosial ini masih
dan mendapatkan penegakan hukum, edukasi kepada para berpotensi dapat meluas, dan hanya
hak memanfaatkan pemangku kepentingan, termasuk warga diberlakukan di kawasan hutan sekunder
areal hutan untuk penghuni kawasan pinggiran hutan, yang tegakan kayunya tak terlalu rapat.
kegiatan ekonomi hingga penyempurnaan regulasinya. Hal itu bisa mengurangi secara signifikan
Dalam upaya penanggulangan risiko terjadinya deforestasi.
karhutla, pemerintah telah melibatkan Berkaitan dengan Perhutan Sosial,
masyarakat pinggiran hutan yang selama uapaya pengembangan area hutan bisa
ini menggantungkan hidup pada hasil dilakukan melalui konsep multiusaha
hutan. Pada masa yang lalu, mereka kehutanan. Soal ini, Dekan Fakultas
sering disebut perambah hutan. Mereka Kehutanan dan Lingkungan IPB
sering mempraktekkan budi daya University, Dr Rinekso Soekmadi
perladangan berpindah di areal hutan menjelaskan, pengembangan multiusaha
negara. kehutanan merupakan pergeseran

60 Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id