Page 15 - Stabilitas Edisi 206 Tahun 2024

yang membantu mereka. Pada akhirnya, Sampai saat ini kita bisa melihat, tidak hanya bisa dilakukan dengan
bisa jadi, sistem keamanan berlapis itu ketika seseorang kehilangan KTP dan meningkatkan awareness dari seluruh
jebol juga. akan membuat yang baru diharuskan pemangku kepentingan semata. Apalagi
Mengkhawatirkan memang. Apalagi membawa fotokopi KTP. Ini hanya mengandalkan pada pembangunan
di saat Undang-Undang Perlindungan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sistem keamanan yang paling canggih
Data Pribadi belum bisa dijalankan data publik di pemerintahan tidak sekalipun.
secara penuh. Sebagaimana diketahui memiliki sistem pencadangan dan Sejatinya, terdapat satu lagi solusi
setelah disahkan pada 2022 lalu, undang- pencarian data. Mirisnya lagi tanggung yang tidak kalah signifikan demi
undang tersebut harus menjalani masa jawab itu diserahkan kepada warga memitigasi risiko peretasan data dan
transisi selama dua tahun, dan baru negara. pembobolan sistem keamanan. Adalah
Oktober nanti resmi dijalankan. Masyarakat pun demikian. Banyak kolaborasi dari semua pemangku
Namun selama masa transisi dari mereka yang dengan mudahnya kepentingan terutama para pemegang
sudah ada setidaknya beberapa kasus membagikan data pribadi, bahkan teknologi. Kerja sama yang erat dan
yang mencengangkan publik terkait foto KTP kepada pihak lain, hanya intensif dari semua pelaku industri
pembobolan data. dengan iming-iming mendapatkan yang memanfaatkan teknologi
digital dibutuhkan agar bisa saling
Sejatinya, terdapat satu lagi solusi yang mendukung ketika muncul serangan
tidak kalah signifikan demi memitigasi risiko dari para penjahat. Jika hal itu belum
bisa diwujudkan, setidaknya ada
peretasan data dan pembobolan sistem mekanisme berbagi informasi dan
keamanan. Adalah kolaborasi dari semua solusi dari penanganan insiden siber
yang dialami oleh suatu institusi.
pemangku kepentingan terutama para Dengan begitu lembaga lain bisa belajar
dan menggunakan pengalaman itu
pemegang teknologi. untuk mengatasi masalah yang sedang
dialaminya, atau akan dialaminya.
Sejatinya apa sih yang menyebabkan diskon atau layanan gratis. Bahkan Pentingnya kolaborasi juga harus
institusi pengeloa data di Indonesia banyak dari masyarakat yang dengan digaungkan kepada lembaga keuangan
begitu mudah dibobol. Jika melihat mudahnya membuka tautan yang semacam fintech dan lembaga switiching
banyak kejadian kejahatan siber saat dikirimkan oleh orang yang tak dikenal lainnya, tidak hanya perbankan dan
ini, setidaknya ada lima hal penyebab yang akhirnya membawa mereka lembaga non bank. Jika semua pemangku
kebocoran data: Internal fraud, pada situasi pembobolan data. Itulah kepentingan dalam industri sistem
rendahnya kesadaran keamanan TI, metode phising yang sering muncul dan pembayaran sudah memberi perhatian
akses yang tidak legal, malware (virus, meresahkan. layak pada penguatan ketahanan siber,
trojan, ransomware), dan pelanggaran Untuk kejadian tersebut, pegawai maka tidak sulit lagi untuk memberi
perjanjian kerahasiaan. dari institusi pemerintahan juga perlu kesempatan semua untuk memanfatkan
Meski begitu, banyak ahli yang berkaca diri. Sebabnya kejadian terakhir infrastruktur bersama.
mengatakan bahwa penyebab yang menimpa Pusat Data Nasional Nantinya setiap lembaga keuangan
terbesarnya adalah karena belum adanya Sementara (PDNS) bulan lalu, disinyalir dan penyedia infrastruktur sistem
budaya menghargai data. Sampai saat ini, disebabkan oleh peretasan gawai dari pembayaran bisa mengadopsi praktik
tidak hanya masyarakat awam, namun pegawai melalui metode phising. terbaik, termasuk penggunaan teknologi
banyak dari pengelola negara yang abai Biar begitu, mengatasi kekhawatiran terbaru dan berbagi informasi tentang
terhadap data. datangnya peretasan pada data kita potensi ancaman.*

www.stabilitas.id Edisi 206 / 2024 / Th.XVIII 15