Page 19 - Stabilitas Edisi 188 Tahun 2022

paham, bahwa undang-undang sudah Dan publik tentu punya jawabannya terakhir ini tentu diperlukan edukasi
mengatur masa jabatan DK OJK itu harus sendiri. yang terstruktur, sistematis dan ada
genap lima tahun yang mana batasnya Muncullah isu bahwa ada mekanisme kontrol dari sisi regulasi,
sampai tanggal 20 Juli 2022. Tidak bisa kekecewaan dari kinerja DK OJK lama industri sehingga masyarakat aman dan
dikurangi meski hanya beberapa pekan terkait adanya kasus-kasus fraud dalam nyaman dalam menggunakan layanan.
atau beberapa hari. industri asuransi, juga tak henti-hentinya PR lain yang belum selesai juga soal
Memang pemerintah punya muncul kasus pinjaman on line yang layanan financial technology (fintech).
argumennya sendiri ketika menentukan meresahkan masyarakat. Selain itu, Diketahui, otoritas tengah menggodok
tanggal pelantikan pada 24 Mei. beberapa pekerjaan rumah yang belum aturan baru terkait fintech peer to peer
Pelantikan anggota dewan komisioner selesai oleh DK OJK yang lama. lending yang sudah dimulai sejak 2020
OJK yang baru, berdasarkan Undang– Sebut saja, soal pengawasan di lalu. tetapi sampai sekarang aturan itu
undang dilakukan 30 hari setelah industri keuangan non bank, yang dalam belum selesai. Aturan baru tersebut
penetapan oleh DPR RI, melalui lima tahun belakangan ini mendapat ditujukan untuk menggantikan POJK
ketetapan Presiden. Karena sidang sorotan tajam. DK OJK perlu menaruh 77/2016 tentang Layanan Pinjam
paripurna penetapan DK OJK perhatian khusus kepada sektor Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Memang, kisi-kisi dari aturan
Sebut saja, soal pengawasan di industri tersebut sudah sempat beredar, namun
aturan resmi belum juga terbit.
keuangan non bank, yang dalam lima Akan tetapi, yang pasti, kini jajaran
tahun belakangan ini mendapat sorotan dewan komisioner baru sudah dilantik
dan sudah mulai bekerja. Persoalan-
tajam. DK OJK perlu menaruh perhatian persoalan penting terkait pengawasan,
khusus kepada sektor ini. pengaturan, dan perlindungan nasabah
lebih penting untuk segera diselesaikan.
Jauh lebih penting dibandingkan
dilaksanakan 17 April 2022, maka tidak ini. Permintaan ini cukup beralasan memikirkan mengapa Mei lalu jajaran
heran jika sebulan setelah itu ditetapkan mengingat telah meledaknya kasus gagal DK OJK yang baru gagal dilantik.
menjadi waktu pelantikan. bayar PT Asuransi Jiwasraya), menyusul Masyarakat menaruh harapan besar
Kedua argumen itu tentu memiliki kasus asuransi AJB Bumiputera 1912, PT pada generasi ketiga otoritas pengawas
landasan undang-undang yang sama. Asabri, dan WanaArtha Life. Kasus-kasus industri keuangan ini. Tentu sederhana
Namun demikian masalah muncul karena terkait produk-produk asuransi yang keinginan itu. Masyarakat hanya mau
pemerintah kali ini lebih dini dalam dikaitkan dengan investasi atau Unit Link bahwa uang-uang mereka yang ada di
melakukan proses rekrutmen hingga juga mencuat dan membuat resah publik. lembaga keuangan tidak hilang dan
penetapan kabinet baru OJK. Selain itu yang tak kalah penting merugikan mereka. Masyarakat hanya
Pendapat dari MA, namun demikian, adalah pengawasan terhadap perbankan mau lembaga-lembaga keuangan yang
yang akhirnya diikuti. Sebabnya meski yang saat ini tanpa sadar tengah menuju melayani mereka adalah lembaga-
para anggota DK OJK sudah bersiap arah konglomerasi seiring munculnya lembaga yang bertanggung jawab dan
mendatangi kantor MA pada 24 Mei, praktik-praktik digital. Yang tak kalah bisa diminta pertanggungjawaban jika
pada akhirnya pelantikan itu tidak patut mendapat perhatian adalah literasi terjadi apa-apa. Dan tentu, otoritas
dilaksanakan. Hal tersebut sempat masyarakat yang rendah dalam soal melindungi mereka, terutama yang
menimbulkan kehebohan di publik. produk-produk keuangan yang membuat literasinya masih rendah soal keuangan.
Masyarakat, tak bisa dihindarkan lagi kasus penipuan dan penyalahgunaan data Sesederhana itu.*
mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. menjadi mengemuka. Untuk hal yang

www.stabilitas.id Edisi 188 / 2022 / Th.XVII 19