Page 34 - Stabilitas Edisi 188 Tahun 2022

pembahasan agar fintech ada satu fintech lending. Beleid anyar ini tertuang
undang-undang karena hingga sekarang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022
belum ada Undang-Undang Fintech,” Tentang Layanan Pendanaan Bersama
kata Maskum. Berbasis Teknologi Informasi untuk
Lahirnya UU Fintech pun mendapat menggantikan POJK 77 tahun 2016
dukungan banyak pihak salah satunya tentang Layanan Pinjam Meminjam
dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI Adapun, ada beberapa aturan yang
DPR RI Puteri Komarudin menilai perlu berubah seperti sudah diperkirakan
adanya dasar hukum yang kuat dalam sebelumnya yaitu terkait modal disetor
mengatur produk dan jasa keuangan yang pada saat pendirian paling sedikit Rp
ditawarkan fintech. Dasar hukum yang 25 miliar. Jika mengacu pada peraturan
dimaksud adalah berupa undang-undang, sebelumnya, minimal modal saat minta
di mana kedudukannya lebih tinggi perizinan hanya senilai Rp 2,5 miliar.
daripada Peraturan OJK. Selain itu, penyelenggara wajib setiap
UU ini nantinya diharapkan tidak saat memiliki ekuitas paling sedikit
hanya mengatur aktivitas penyelenggara Rp 12,5 miliar. Kepemilikan asing pun
dalam memberikan produk dan jasa juga masih diatur baik secara langsung
keuangan. Tetapi juga perlu mengatur maupun tidak langsung dilarang melebihi
teknologi informasi yang digunakan, 85 persen dari modal disetor.
status fintech yang bisa beroperasi, POJK ini juga mengatur untuk
produk dan jasa yang ditawarkan, penyelenggara baru langsung
Eisha Magfiruha Rachbini hubungan pemberi dan penerima masuk dalam proses perizinan OJK.
pinjaman, termasuk menjamin Sebelumnya, penyelenggara perlu
apalagi setelah perlindungan bagi pengguna layanan, melewati tahap status terdaftar dahulu
seperti atas data pribadi, maupun bunga
baru berizin. Tak hanya itu, ada juga
pandemi kebutuhan, ataupun biaya yang wajar. batas maksimum pendanaan oleh setiap
orang akan Selain itu, UU tersebut juga pemberi dana dan afiliasinya paling
keuangan digital perlu mendukung adanya aturan banyak 25 persen dari posisi akhir
pendanaan pada akhir bulan. Batas
mengenai sistem peringatan dini untuk
menjadi semakin meningkatkan pengawasan atas kinerja maksimum pendanaan kepada setiap
meningkat. “Jika pinjol dalam memberikan pinjaman penerima dana pun masih tetap sebesar
Rp 2 miliar.
maupun mengukur kemampuan nasabah
literasi masyarakat untuk membayar kembali pinjaman.
RUU terkait pengaturan fintech di
tidak ditingkatkan, Indonesia telah masuk dalam Program Perkuat Literasi
Selain soal hukum, para pemangku
akan berakibat Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019- kepentingan juga akan mengupayakan
buruk bagi sistem 2024 sebagai usulan dari DPR dengan langkah mengikis fintech jahat ini dengan
meningkatkan literasi bagi masyarakat
nama RUU Teknologi Finansial (Tekfin)
keuangan atau RUU Teknologi Keuangan. Seiring kebanyakan. Terkait dengan hal tersebut,
di indonesia dengan tengah berjalannya proses Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)
meluncurkan situs www.cekfintech.
pembahasan RUU Perlindungan Data
ke depan. Pribadi (RUU PDP), tentu RUU Tekfin id untuk memudahkan masyarakat
ini perlu dipercepat penyusunannya. mengetahui legalitas fintech atau pinjol.
“Termasuk, agar perlu Situs tersebut akan menampilkan
diharmonisasikan pula isinya dengan daftar penyelenggara fintech yang
RUU PDP. Hal itu agar tidak tumpang terdaftar di OJK, Bank Indonesia (BI),
tindih dan memberikan kepastian dan serta Kementerian Komunikasi dan
kejelasan hukum dalam mengatur praktik Informatika (Kominfo). Hal tersebut
fintech,” pungkas Puteri. juga merupakan arahan dari Presiden
Memang, OJK telah menerbitkan Joko Widodo yang meminta para
aturan baru yang mengatur industri pemangku kepentingan dan asosiasi

34 Edisi 188 / 2022 / Th.XVII www.stabilitas.id