Page 51 - Stabilitas Edisi 204 Tahun 2024

udut pandang otoritas memang
kerap berbeda dengan pelaku
bisnis. Ketika pengawas industri
Smenerbitkan sebuah aturan, apa
yang dimaksudkan bisa jadi berbeda
dengan respons pelaku bisnis.
Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), melansir aturan mengenai
penguatan modal di industri asuransi.
Dua aturan yang terbit adalah POJK
Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah. Juga POJK Nomor
24 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha
dan Kelembagaan Perusahaan Pialang
Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi,
dan Perusahaan Penilai Kerugian
Asuransi.
Substansi utama yang ada dalam
dua aturan itu adalah penyesuaian Penerbitan POJK 23 Tahun 2023 bertujuan
ketentuan atas modal disetor minimum
bagi pelaku usaha baru atau new entry. untuk memperkuat fondasi industri
Juga peningkatan ekuitas minimum bagi asuransi, mengingat sejumlah tantangan
pelaku usaha yang telah mendapatkan yang menantang cukup besar. Memang kita
izin usaha. Adapun keterbatasan
kapasitas permodalan merupakan harus bareng-bareng membenahi industri
salah satu isu utama yang berpotensi (asuransi) ini.
mengganggu ketahanan dan stabilitas
sektor industri tersebut.
Memang OJK sendiri mengakui Djonieri,
bahwa terbitnya aturan yang tersebut Kepala Departemen Pengembangan dan Pengaturan OJK
ditujukan untuk mengakselerasi
proses transformasi dan penguatan
sektor perasuransian. Sehingga bisa reasuransi yang bakal naik secara Ini diberlakukan paling lambat pada
berkontribusi lebih signifikan mendukung bertahap. Di dalamnya otoritas tegas 31 Desember 2028. Pengelompokkan
pertumbuhan ekonomi nasional. memberi arahan bahwa pada tahap perusahaan perasuransian terbagi
pertama, setiap perusahaan asuransi menjadi dua, pertama Kelompok
Perkuat Fondasi wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Perusahaan Perasuransian berdasarkan
OJK menyebutkan penerbitan Rp250 miliar. Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.
POJK 23 Tahun 2023 bertujuan untuk Sementara itu ekuitas perusahaan Kepala Eksekutif Pengawasan
memperkuat fondasi industri asuransi, asuransi syariah ditetapkan Rp100 miliar Perasuransian, Penjaminan, dan
mengingat sejumlah tantangan yang dan perusahaan reasuransi Rp500 miliar. Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono,
menantang cukup besar. “Memang kita Terakhir untuk perusahaan reasuransi mengatakan jika ada perusahaan
harus bareng-bareng membenahi industri syariah ditetapkan Rp200 miliar. Ekuitas asuransi belum bisa memenuhi
(asuransi) ini,” kata Kepala Departemen minimum ini harus dipenuhi setiap ketentuan modal minimum pada 2026
Pengembangan dan Pengaturan OJK entitas paling lambat 31 Desember 2026. maka akan ada pengenaan sanksi
Djonieri, beberapa waktu lalu. Tahap kedua, regulator tersendiri dari regulator jasa keuangan.
POJK Nomor 23 Tahun 2023 memberlakukan klasterisasi atau “Atas pelanggaran atau tidak dapat
mengatur tentang ekuitas atau modal pengelompokan perusahaan terpenuhinya ekuitas minimum maka
minimum perusahaan asuransi dan perasuransian berdasarkan ekuitasnya. akan dikenakan sanksi peringatan

www.stabilitas.id Edisi 204 / 2024 / Th.XVIII 51