Page 52 - Stabilitas Edisi 204 Tahun 2024

perlu melakukan konsolidasi guna
memperbesar struktur permodalan. Hal
itu diperlukan lantaran tantangan berupa
ketidakpastian kian membesar dan perlu
dihadapi secara maksimal yang salah
satunya melalui penguatan permodalan.
Tantangan lainnya yakni digitalisasi
hingga persoalan mitigasi risiko iklim
“Sejak saya jadi Ketua Dewan
Asuransi Indonesia (DAI) kira-kira 30
tahun lalu saya sudah mengungkapkan
perlunya industri asuransi nasional
melakukan konsolidasi. Jumlah
perusahaan terlalu banyak. Terjadi cost
inefficiency, over supply, dan berujung
pada persaingan yang kurang sehat,”
kata Bahder.
Dirinya mengatakan apabila
perusahaan asuransi menginginkan
menjadi risk underwriter sejati dan
broker, maksimal dalam merancang
Perlunya industri asuransi nasional kontrak pertanggungan bagi semua
melakukan konsolidasi. Jumlah perusahaan pihak yang saling menguntungkan maka
dibutuhkan dukungan modal kuat.
terlalu banyak. Terjadi cost inefficiency, over Penguatan modal sangat penting guna
supply, dan berujung pada persaingan yang menaikkan daya saing perusahaan di
tengah sengitnya persaingan dan di era
kurang sehat. ketidakpastian.
“Kalau perusahaan asuransi ingin
jadi risk underwriter yang sejati, kalau
perusahaan broker bersemangat
Bahder Munir Sjamsoeddin, Pengamat Asuransi menjadi perantara yang mampu
merancang kontrak pertanggungan
yang menguntungkan semua pihak dan
tertulis, penurunan tingkat kesehatan sanksi kepada perusahaan asuransi. bertanggung jawab, sebaiknya setiap
dan/atau penilaian kembali pihak Adapun kriteria untuk dapat menjadi perusahaan didukung oleh modal yang
utama,” kata Ogi, awal Januari silam. perusahaan induk dalam Kelompok lebih dari cukup,” tutur bahder.
Namun sebelum sampai pada batas Usaha PerAsuransian (KUPA) harus
waktu tersebut, OJK telah mewajibkan memiliki ekuitas minimum sebesar Risiko
perusahaan asuransi dan perusahaan KPPE 2, yaitu sebesarRp1 triliun bagi Namun sayangnya, aturan penguatan
reasuransi yang saat ini memiliki ekuitas perusahaan asuransi; Rp2 triliun bagi modal itu akan memberi luka pada
di bawah jumlah ekuitas minimum untuk perusahaan reasuransi; Rp500 miliar industri asuransi. Asosiasi Asuransi
menyampaikan rencana pemenuhan bagi perusahaan asuransi syariah; dan Umum Indonesia (AAUI) memperkirakan
ekuitas minimum. Laporan itu wajib Rp1 triliun bagi perusahaan reasuransi satu dari enam perusahaan asuransi tidak
disampaikan kepada regulator paling syariah. “OJK akan melakukan kajian akan mampu memenuhi aturan modal
lambat enam bulan sejak POJK 23/2023 dan analisis kembali mengenai proyeksi minim yang harus dipenuhi dua tahun
ditetapkan atau jatuh tempo pada akhir pemenuhan ketentuan permodalan dari sekarang itu.
Juni 2024. berdasarkan POJK 23/2023 dimaksud,” Saat ini AAUI memiliki 82 anggota,
Ogi menegaskan, OJK akan kata Ogi. yang terdiri dari perusahaan Asuransi
memantau efektivitas implementasi Sementara itu, pengamat asuransi umum/kerugian dan perusahaan
rencana pemenuhan ekuitas minimum Bahder Munir Sjamsoeddin memandang reasuransi (72 Perusahaan Asuransi
untuk mengurangi potensi pengenaan industri asuransi di Tanah Air memang dan tujuh perusahan reasuransi. Serta

52 Edisi 204 / 2024 / Th.XVIII www.stabilitas.id