Page 63 - Stabilitas Edisi 204 Tahun 2024

mendapatkan layanan Kredit Perumahan
Rakyat (KPR) karena memiliki utang
yang menumpuk di produk keuangan
seperti BNPL, meskipun nilai utang
mereka relatif kecil. Dia menegaskan
bahwa utang yang tidak terbayarkan
dapat berdampak serius pada peluang
mendapatkan layanan keuangan lainnya.
Dalam konteks ini, OJK mendorong
peningkatan literasi keuangan MESKIPUN ANAK
untuk anak muda guna memberikan MUDA MEMILIKI
pemahaman yang lebih baik terkait
risiko dan dampak dari penggunaan KEMAMPUAN
keuangan digital tanpa pertimbangan BERSELANCAR DI
matang. Lebih lanjut, OJK juga DUNIA DIGITAL,
menekankan pentingnya penyelenggara
keuangan untuk lebih memprioritaskan PEMAHAMAN
kesejahteraan konsumen dan bukan TENTANG LITERASI
hanya fokus pada peningkatan penjualan
produk keuangan semata. KEUANGAN DIGITAL
Otoritas menyebut bahwa bisnis MASIH MINIM. MEREKA
perusahaan pembiayaan berbasis digital
atau yang dikenal dengan pembiayaan TIDAK TAHU BAHWA Friderica Widyasari Dewi,
pay later memiliki prospek yang cerah ITU KEMUDIAN AKAN KEP Perilaku Pelaku Usaha
seiring dengan pertumbuhan transaksi di Jasa Keuangan, Edukasi, dan
lokapasar. MENGGUNUNG JADI Pelindungan Konsumen OJK
UTANG YANG MEREKA
Akulaku Kembali
Salah satu perusahaan pembiayaan HARUS BAYAR.
yang sempat terkena teguran dari OJK
karena tidak mematuhi aturan dalam
menjalankan bisnis BNPL adalah PT
Akulaku Finance Indonesia. Pada 5
Oktober 2023 lalu, OJK memberlakukan jangka waktu yang ditetapkan. “Akulaku Artinya terjadi kenaikan 354 persen
Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu telah memenuhi semua tindak lanjut dalam lima tahun yaitu dibanding
(PKUT) terhadap Akulaku Finance rekomendasi pemeriksaan OJK,” jelas Agustus 2018 yang sebesar Rp 11,68
OJK mengenakan sanksi tersebut Agusman. triliun. Dari angka puluhan triliun rupiah
karena Akulaku Finance Indonesia tidak Dengan dicabutnya sanksi itu, Rp 5,57 triliun. berstatus kredit
melaksanakan tindak pengawasan yang pembatasan kegiatan usaha tersebut, macet.
diminta oleh OJK. Tindakan pengawasan maka Akulaku dapat melakukan kembali Dari nilai pinjaman bermasalah
tersebut berupa perbaikan proses bisnis kegiatan BNPL seperti biasa. Ke depan, sekitar Rp 5 triliun, sekitar 88,5 persen
penyaluran pembiayaan BNPL yang Agusman mengimbau agar Akulaku disumpang oleh peminjam (borrower)
meliputi manajemen risiko, tata kelola dapat lebih meningkatkan tata kelola perseorangan dengan total mencapai Rp
perusahaan yang baik, dan manajemen perusahaan yang baik dan melaksanakan 4,93 triliun. Tumpukan pinjol bermasalah
risiko teknologi informasi sesuai dengan manajemen risiko sesuai dengan itu tak ayal memicu bermunculan kasus
ketentuan peraturan yang berlaku. peraturan yang berlaku. penagihan pinjaman nir-etika yang
Namun pada 29 Februari 2024 Dalam lima tahun terakhir, total nilai bahkan mengorbankan nyawa.
silam, OJK mencabut sanksi PKUT pinjaman online yang tersalur sudah naik OJK mencatat, selama semester
kepada Akulaku Finance karena telah lebih dari 300 persen. Sampai Agustus pertama 2023, aduan masyarakat terkait
melaksanakan seluruh komitmen action 2023, nilai outstanding pinjaman online, layanan fintech mencapai 2.913 aduan,
plan, termasuk pemenuhan seluruh termasuk yang disalurkan lewat fasilitas ditambah aduan terkait pinjol ilegal yang
rekomendasi pemeriksaan, sesuai pay later, mencapai Rp 53,11 triliun. mencapai lebih dari 3.000 aduan.*

www.stabilitas.id Edisi 204 / 2024 / Th.XVIII 63