Page 67 - Stabilitas Edisi 217 Tahun 2025
P. 67

erlahan namun pasti, aset
                  keuangan berbentuk digital
                  mulai diakui keberadaannya
          Pdi industri keuangan. Meski
          demikian, risiko dari alat investasi jenis
          kripto ini masih tebal mengingat masih
          banyak orang tidak memahami cara
          kerjanya.
            Mulai 1 Agustus lalu, pemerintah
          secara resmi mengenakan Pajak              PPN NOL PERSEN
          Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak         ADALAH LANGKAH
          Penghasilan (PPh) atas transaksi aset
          kripto, melalui Peraturan Menteri                  MAJU YANG
          Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025.             STRATEGIS. INI
          Aturan ini menetapkan tarif PPh Final     AKAN BERDAMPAK
          sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi
          kripto terhadap mata uang rupiah.           LANGSUNG PADA
          Di sisi lain, PPN ditetapkan sebesar 0        EFISIENSI BIAYA
          persen, dengan catatan bahwa transaksi
          dilakukan melalui platform perdagangan       TRANSAKSI DAN
          yang telah ditunjuk sebagai pemungut            MEMPERKUAT
          pajak.
            Namun begitu, pelaku industri                   PREFERENSI           Oscar Darmawan, Chairman
          mata uang kripto malah bergembira                MASYARAKAT            Indodax
          meskipun kini mereka dipajaki. Pasalnya
          dengan pemberlakuan pajak itu, industri             TERHADAP
          ini makin diakui dan mendapatkan             PLATFORM YANG
          kejelasan hukum. Chairman Indodax,
          Oscar Darmawan, menyampaikan bahwa                        LEGAL.
          hadirnya PMK 50/2025 merupakan
          bentuk keseriusan pemerintah dalam
          menata kerangka perpajakan aset digital
          secara lebih terstruktur dan terukur.
            “Kami mengapresiasi kejelasan dan
          kepastian hukum yang diberikan melalui   transaksi dan memperkuat preferensi   industri kripto untuk tumbuh lebih
          PMK ini. Penetapan PPN 0 persen adalah   masyarakat terhadap platform yang   berkelanjutan. Kami siap mendukung
          langkah besar yang menempatkan aset   legal,” jelas Oscar.           penuh penerapan kebijakan ini secara
          kripto sejajar dengan produk keuangan   Pemberlakuan aturan pajak dinilai   teknis dan operasional,” tegas dia.
          lainnya yang juga bebas PPN. Ini   juga akan memperkuat ekosistem       Pergerakan harga aset kripto
          merupakan langkah pengakuan penting   perdagangan aset digital yang legal dan   memang terus berfluktuasi sepanjang
          terhadap industri kripto sebagai bagian   transparan. Pada akhirnya, langkah itu   alat investasi itu masuk dalam instrumen
          dari ekosistem keuangan nasional,” ujar   juga akan memperkuat kepercayaan   yang bisa diperdagangkan di Badan
          Oscar.                            publik terhadap industri kripto.   Pengawas Perdagangan Berjangka
            Menurutnya, penetapan PPN 0        Oscar menyatakan bahwa kebijakan   Komoditi (Bappebti). Namun pada
          persen merupakan kemajuan besar   ini dapat menjadi pendorong utama   perdagangan aset kripto di Indonesia
          dibanding ketentuan sebelumnya.   peningkatan partisipasi masyarakat   terus menunjukkan tren positif
          Ini dapat mengurangi kompleksitas   dan investor terhadap pasar aset digital   sepanjang Januari hingga Juli 2024.
          pelaporan dan mendorong pengguna   Indonesia, yang semakin berkembang   Tercatat, total nilai transaksi aset kripto
          untuk memilih platform lokal yang telah   dan kompetitif di kawasan regional.   mencapai Rp344,09 triliun, hal ini
          patuh regulasi. “PPN nol persen adalah   “Indodax percaya bahwa perpajakan   membuat kenaikan sebesar 353,94 persen
          langkah maju yang strategis. Ini akan   yang terstruktur dan jelas seperti ini   dibandingkan periode yang sama tahun
          berdampak langsung pada efisiensi biaya   akan memberikan fondasi kuat bagi   lalu.


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 217 / 2025 / Th.XXI 67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72