Page 63 - Stabilitas Edisi 217 Tahun 2025

ima tahun lalu, Indonesia
sempat digadang-gadang
akan menjadi pasar utama
Lkendaraan listrik di Asia
Tenggara. Proyeksi itu tidak berlebihan
mengingat masifnya dukungan
pemerintah, target ambisius, serta
insentif seperti subsidi dan potongan
pajak yang terstruktur.
Pemerintah saat itu bahkan KETIDAKSERAGAMAN
mengeluarkan kebijakan strategis INSENTIF
seperti Perpres No. 55 Tahun 2019 dan
berbagai insentif fiskal serta non-fiskal ANTAR DAERAH
untuk mempercepat ekosistem EV dan MEMBINGUNGKAN
mendukung transisi energi yang ramah KONSUMEN DAN
lingkungan.
Namun, memasuki 2025, semuanya MENYULITKAN
seperti berbalik. Penjualan kendaraan PRODUSEN. KAMI
listrik (electric vehicle/ EV) mengalami
penurunan drastis karena dihentikannya BERHARAP ADA
subsidi, ketidakjelasan insentif lanjutan, REGULASI TERPADU
serta ketidakpastian regulasi fiskal yang
berdampak pada kepercayaan konsumen YANG JELAS DARI Agus Santoso, Ketua Asosiasi
dan pelaku industri. PUSAT AGAR STRATEGI Industri Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia (AIKLI)
produksi 600 ribu unit EV roda PEMASARAN BISA
empat dan 2 juta unit EV roda dua LEBIH EFEKTIF.
pada tahun 2030. Target tersebut
tercantum dalam Perpres No. 55 Tahun
2019 tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB). Perpres ini bertujuan
mengakselerasi transisi energi hijau dan
mengurangi emisi karbon.
Untuk mendukung target,
pemerintah menyediakan insentif
berupa subsidi langsung Rp7 juta per untuk EV roda dua dan roda empat. agar ekosistem kendaraan listrik
unit untuk EV roda dua (baru maupun Menteri Koordinator Bidang dapat tumbuh dengan stabil tanpa
hasil konversi), Pajak Pertambahan Nilai Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengorbankan keuangan negara.
Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menyatakan, “Pada tahun ini, pemerintah Akibat perubahan kebijakan,
untuk EV roda empat, pembebasan tidak lagi memberikan subsidi konsumen menunda pembelian EV.
bea masuk untuk EV roda empat siap langsung sebesar Rp7 juta, melainkan Menurut Asosiasi Sepeda Motor Listrik
rakit (CKD) dan siap pakai (CBU), serta memberikan insentif dalam bentuk Indonesia (Aismoli), penjualan motor
pembebasan pajak penjualan atas barang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung listrik mencapai 62 ribuan unit pada
mewah (PPnBM) untuk EV CBU. Pemerintah (PPN DTP) untuk 2024, yang dipahami terbantu akibat
Namun, keberlanjutan insentif mendukung transisi energi bersih.” program subsidi pemerintah. Sedangkan
mulai melemah sejak 2024. Pada Airlangga mengakui bahwa proses sepanjang enam bulan pertama tahun
awal 2025, sebagian besar insentif transisi ini tidak mudah dan menuntut lalu, penjualan motor listrik anggota
dihentikan atau direvisi. Subsidi penyesuaian kebijakan. Pemerintah saat Aismoli diyakini tembus 25 ribu hingga
langsung Rp7 juta untuk EV roda ini tengah menyusun skema insentif 30 ribu unit.
dua dicabut sejak Maret 2025 dan yang lebih berkelanjutan dan bertujuan Gabungan Industri Kendaraan
digantikan skema PPN DTP 10 persen untuk tidak membebani fiskal negara, Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga

www.stabilitas.id Edisi 217 / 2025 / Th.XXI 63