Page 64 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023
P. 64

akumulasi Rp 29,45 miliar tersebut,
                                                                               sebanyak 31,78% diperoleh dari pasar
                                                                               reguler, 5,48% di pasar negosiasi dan
                                                                               62,74% di pasar lelang. Meski begitu,
                                                                               Inarno optimistis Bursa Karbon masih
                                                                               akan berkembang. “Ke depan, potensi
                                                                               bursa karbon masih sangat besar,” ujar
                                                                               Inarno.
                                                                                  Optimisme Inarno tersebut
                                                                               mempertimbangkan tingginya potensi
                                                                               unit karbon yang ditawarkan serta
                                                                               terdapat 3.180 pendaftar yang tercatat di
                                                                               Sistem Registri Nasional Pengendalian
                                                                               Perubahan Iklim (SRN PPI).
                                                                                  Dalam kesempatan yang sama,
                                                                               Inarno menegaskan potongan biaya
                                                                               transaksi unit karbon atau insentif
                                                                               discount fee 50 persen akan berakhir
                                                                               pada 31 Oktober 2023. Dia menyatakan
                                                                               bahwa OJK tidak akan memperpanjang
                                                                               insentif tersebut.
          Nota kesepahaman (NK) dengan FSRA-                                      “Kami terus me-review mengenai
          ADGM diharapkan dapat mendorong dan                                  hal tersebut, dan tampaknya akan
                                                                               tetap kepada rencana, dan tidak
          mewujudkan lanskap keuangan yang sehat                               memperpanjang discount fee. Namun
          di kedua yurisdiksi. Khususnya dalam                                 masih terdapat satu insentif, yaitu insentif
                                                                               pembebasan biaya menjadi pengguna
          rangka mengatasi tantangan perubahan                                 jasa, itu sampai dengan September
          iklim melalui pengembangan Pasar Karbon.                             2024,” ungkap Inarno.
                                                                                  Inarno mengatakan, OJK
                                                                               akan mendukung upaya untuk
          Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK                  mengembangkan ekosistem pasar karbon
                                                                               di Indonesia. Dia mengungkapkan,
                                                                               pihaknya juga mendorong penerapan
                                                                               pajak karbon yang sedang digagas
                                                                               oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
          Indonesia mengalami perkembangan   ESDM, Kementerian Keuangan, dan   Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
          yang cukup baik. Setidaknya ketika   Kemenko Maritim dan Investasi. “Kami   “Itu kewenangan Kemenkeu, dalam
          perdagangan karbon Indonesia      berharap ke depan supply-nya makin   hal ini BKF. Tentu kami men-support dan
          disandingkan dengan praktik yang   banyak dan demand-nya pun juga    terus mendorong pembahasan mengenai
          terjadi di Singapura dan Malaysia.   semakin banyak,” ujar Inarno.   pajak karbon ini. Minggu lalu kami
          “Malaysia membutuhkan waktu lebih    Sejak diluncurkan pada 26       sudah ada diskusi dengan BKF mengenai
          dari satu tahun untuk bisa mendapatkan   September 2023, transaksi di Bursa   hal itu,” ujarnya.
          perdagangan aktif,” imbuh Inarno.  Karbon masih relatif sepi. Namun, Inarno
            Sebagai sebuah permulaan, transaksi   menjelaskan, pengguna jasa Bursa   Gandeng Abu Dhabi
          sebesar Rp 29,2 miliar di bursa pada   Karbon bertambah dari 16 pengguna   Wakil Ketua Dewan Komisioner
          periode 26-29 September itu merupakan   pada 26 September 2023 menjadi 24   OJK Mirza Adityaswara menambahkan,
          hal yang baik. Dan diharapkan akan   pengguna jasa yang mendapatkan izin   pihaknya menjalin kerja sama
          ada lagi pencatatan baru di IDX Carbon   hingga 27 Oktober 2023.     dengan Financial Services Regulatory
          dalam waktu dekat. Untuk mewujudkan   Artinya, dalam kurun waktu satu   Authority of Abu Dhabi Global
          harapan itu OJK akan terus berkolaborasi   bulan, hanya bertambah delapan   Market (FSRA-ADGM) untuk timbal
          dengan Kementerian LHK, Kementerian   pengguna jasa. Adapun, dari nilai   balik dan pertukaran informasi antara


         64   Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69