Page 43 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022

Iqbal nazili
Senior Relationship Manager LPPI

hitungan jam tanpa syarat yang rumit. padahal literasi keuangan merupakan contohnya adalah sanksi yang masih
Beberapa jenis fintech P2P lending ilegal keterampilan yang penting dalam sebatas sanksi administrasi berupa
bahkan hanya mensyaratkan foto kartu rangka pemberdayaan masyarakat, pencabutan izin. Tentunya berbeda
identitas dan foto diri untuk pencairan kesejahteraan individu, perlindungan dengan lembaga keuangan perbankan
pinjaman. Tetapi hal itu memiliki konsumen, dan peningkatan inklusi atau asuransi yang memiliki payung
konsekuensi, penyedia jasa fintech itu keuangan. Kurangnya pemahaman hukum selevel undang-undang. Dengan
membebankan bunga dan biaya layanan masyarakat terkait produk dan layanan belum adanya regulasi yang mampu
yang sangat tinggi. jasa keuangan, dijadikan celah bagi para melindungi konsumen fintech P2P
Ketika pihak penyedia P2P lending pelaku ilegal untuk menjerat masyarakat lending, dapat dikatakan faktor ini (faktor
tidak memperhatikan unsur-unsur untuk masuk ke dalam skema P2P hukum) yang menjadi salah satu faktor
administrasi yang menjadi syarat wajib lending ilegal. yang mempengaruhi belum berjalannya
peminjaman, patur diduga itu adalah Melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 penegakan hukum yang baik dalam
fintech jahat. Ketika fintech tidak ketat secara jelas dikatakan bahwa permasalahan yang dihadirkan fintech
dalam mensyaratkan nomor identitas, penyelenggara fintech P2P lending wajib P2P lending seperti praktik predatory
lending.
Untuk meminimalisir kerugian
Namun, upaya represif tersebut tidak dapat masyarakat terkait praktik predatory
berjalan secara komprehensif. Alasannya lending, hal yang paling baik untuk

adalah, regulasi ini hanya setingkat POJK dilakukan salah satunya dengan apa yang
kita sebut dengan Edukasi Keuangan.
yang mengakibatkan penegakan hukum Edukasi keuangan didefinisikan
terhadap fintech P2P lending ilegal menjadi sebagai proses dimana konsumen/
investor keuangan meningkatkan
terbatas. pemahaman terkait produk keuangan,
konsep dan risiko melalui informasi,
nomor pokok wajib pajak, atau kartu terdaftar dan memiliki izin oleh OJK instruksi dan/atau saran yang obyektif,
keluarga, serta tidak melakukan serta melakukan kegiatan sosialisasi serta mengembangkan keterampilan dan
analisis dalam memperhitungkan edukasi keuangan. POJK ini merupakan kepercayaan diri untuk menjadi lebih
kemampuan peminjam untuk melakukan bentuk preventif dari maraknya sadar akan risiko keuangan, untuk
pengembalian pinjaman, maka predatory lending, serta sebagai bentuk membuat pilihan berdasarkan informasi
kemungkinan ia termasuk predatory perwujudan literasi keuangan kepada untuk mengetahui cara pengambilan
lending. masyarakat. tindakan yang efektif dalam rangka
Berdasarkan survei inklusi dan Selain upaya preventif, upaya meningkatkan kesejahteraan.
literasi keuangan pada 2019 disebutkan represif sebagai bentuk perlindungan Langkah edukasi untuk meningkatkan
bahwa indeks literasi keuangan sebesar konsumen terhadap praktik predatory literasi keuangan, sudah barang tentu
38,03 persen. Angka ini termasuk lending dari P2P lending ilegal dilakukan menjadi salah satu kewajiban utama
“rendah”, walaupun meningkat melalui pemblokiran oleh pihak otoritas. bagi semua stakeholder di industri
dari 2016 yang masih sebesar 29,7 Namun, upaya represif tersebut tidak keuangan untuk turut andil dalam
persen. Hasil ini menunjukkan bahwa dapat berjalan secara komprehensif. upaya meningkatkan literasi keuangan.
masyarakat belum memahami dengan Alasannya adalah, regulasi ini hanya Sehingga dengan begitu mimpi
baik karakteristik berbagai produk setingkat POJK yang mengakibatkan menciptakan masyarakat yang memiliki
dan layanan jasa keuangan yang penegakan hukum terhadap fintech ketahanan keuangan (financial resilience)
ditawarkan jasa keuangan formal, P2P lending ilegal menjadi terbatas, dapat lebih cepat diwujudkan.

www.stabilitas.id Edisi No.183 / Tahun 2022 43