Page 46 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022
P. 46
JASA KEUANGAN
Nomor 34 tahun 2014. Berdasarkan permasalahan pembiayaan bermasalah di
BPKH telah menerima hibah ketentuannya, BPKH bersifat mandiri Bank Muamalat. “BPKH bisa mengontrol
saham yang berasal dari Islamic
Development Bank, Bank Boubyan, dan bertanggung jawab pada Presiden Bank Muamalat dengan lebih ketat agar
Atwill Holdings Limited, National RI melalui Menteri Agama RI sehingga bank lebih sehat dan bisa meningkatkan
Bank of Kuwait, IDF Investment tidak terdapat struktur permodalan dan kinerjanya,” kata Bazari.
Foundation, dan BmF Holding kepemilikan saham dalam BPKH. Dengan masuknya BPKH, arah bisnis
Limited setara dengan 77,42 persen
Anggito juga mengatakan BPKH Bank Muamalat juga menjadi lebih jelas.
tidak punya larangan untuk memiliki Bank Muamalat bisa memanfaatkan
mengenai investasi BPKH di Bank perusahaan atau menjadi PSP pada BPKH yang akrab dengan industri yang
Muamalat. Ia menyatakan masih sebuah perusahaan. Kegiatan usaha berkaitan dengan haji, umrah, serta
mengkaji penguatan modal dan arahan BPKH adalah melakukan pengelolaan seluruh ekosistem pendukungnya. Hal
bisnis Bank Muamalat setelah BPKH keuangan haji yang bisa bersumber dari ini sembari memantau perkembangan
menjadi pemegang saham pengendali. jamaah haji maupun sumber lain yang pandemi dan pembatasan ke Arab Saudi.
BPKH pada awal 2021 memang sah dan tidak mengikat. Selain harus memiliki manajemen
berencana melakukan investasi ke risiko yang handal, Bank Muamalat
Muamalat dalam dua bentuk. Investasi Tingkatkan Transparansi juga dituntut untuk meningkatkan
tier 1 melalui penambahan saham dan Kehadiran BPKH di Bank Muamalat sumber daya manusia (SDM) karena
investasi tier 2 dalam bentuk subdebt disambut baik oleh sejumlah praktisi hal ini penting agar Bank Muamalat
atau obligasi subordinasi. Rencananya, keuangan syariah. Analis Tingkat 1 Jasa bisa bangkit kembali. Di tahap ini,
nilai investasi tier 1 senilai Rp 1 triliun Keuangan Syariah Komite Nasional Bank Muamalat sebaiknya menggarap
dan investasi tier 2 senilai Rp 2 triliun. Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) segmen pembiayaan konsumer karena
Adapun BPKH merupakan badan Bazari Azhar Azizi mengatakan, setelah lebih rendah risikonya. “Setelah
hukum publik yang dibentuk dengan masuk ke Bank Muamalat, BPKH memiliki tata kelola dan kinerja
Peraturan Presiden Nomor 110/2017 memegang tanggung jawab untuk keuangan yang sangat kuat, Bank
tentang Badan Pengelola Keuangan Haji meningkatkan tata kelola perusahaan. Muamalat baru bisa melebarkan
sebagai amanat dari Undang-Undang Pasalnya, selama ini banyak timbul fokusnya ke segmen korporasi atau
46 Edisi No.183 / Tahun 2022 www.stabilitas.id
