Page 33 - Stabilitas Edisi198 Tahun 2023

Lalu apa yang bisa dimaksimalkan telah menambah 260 pos tarif baru
dengan kehadiran beleid terbaru tersebut? yang menyasar empat sektor mencakup
sebagai informasi awal, aturan baru DHE pertambangan, perkebunan, kehutanan
tersebut termaktub dalam Peraturan dan perikanan. Sektor perikanan menjadi
Pemerintah No 36 tahun 2023 tentang sektor dengan pertambahan pos tarif
Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan terbanyak sebanyak 120 pos tarif. Disusul
Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau masing-masing oleh sektor perkebunan,
Pengolahan Sumber Daya Alam. Peraturan kehutanan dan pertambangan dengan
ini menggantikan Peraturan Pemerintah tambahan pos sebanyak 67 pos, 44 pos
(PP) No 1 Tahun 2019 yang juga mengatur dan 29 pos tarif.
hal yang sama.
Selain PP, aturan DHE juga dilengkapi Tabel 1. Penambahan Pos
dengan Peraturan Bank Indonesia dan Tarif Kewajiban DHE
Peraturan Menteri Keuangan. Aturan dari Sektor Sebelum Setelah
Bank Sentral tertuang dalam PBI No 7
Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Pertambangan 180 209
Dan Devisa Pembayaran Impor yang Perkebunan 500 567
menggantikan PBI No 24/18/PBI/2022 Kehutanan 219 263
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perikanan 386 506
Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 Sumber : Berbagai sumber diolah
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa
Pembayaran Impor. Terdapat beberapa poin yang
Sedangkan aturan dari otoritas signifikan bisa menambah daya kontribusi
fiskal tertuang dalam Peraturan Menteri dana-dana valas terhadap perekonomian
Keuangan (PMK) No 73/2023 Pengenaan makro Indonesia. Pointer tersebut adalah
dan Pencabutan Sanksi Administratif atas besaran, lama waktu dan sanksi. Aturan
Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan sebelumnya tidak mencantumkan berapa
Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau besar minimum dana valas hasil ekspor
Pengolahan Sumber Daya Alam. Beleid yang harus diparkir di Indonesia. Pada
dari Kementerian Keuangan ini mengatur beleid baru ini waktu yang diwajibkan
sanksi administratif, pengaturan lama minimal 250 ribu dollar AS. Kemudian,
waktu, dan besaran persentase DHE ada batasan minimal DHE yang harus
yang harus ngendon di sistem keuangan ditempatkan dalam sistem keuangan
ada 1 Agustus 2023, Pemerintah nasional. nasional yakni 30 persen dengan jangka
mengeluarkan keputusan untuk Pada PMK No 73/2023 ditetapkan waktu paling singkat 3 bulan waktu
memperbaharui peraturan bahwa DHE sumber daya alam harus penempatan.
Pterkait dengan Devisa Hasil berada di sistem keuangan nasional Selain itu, otoritas juga menentukan
Ekspor (DHE). Keberadaan aturan baru selama tiga bulan. Besarannya adalah 30 pos penempatan dana-dana itu yang
ini diharapkan bisa menambah asupan persen dari devisa yang dihasilkan. Hal akan berpengaruh pada penambahan
tenaga lebih besar bagi jumlah cadangan ini tertuang dalam pasal 7 yang berbunyi kapasitas otoritas dalam pasar keuangan.
devisa nasional di tengah ketidakpastian Kebijakan dari Devisa hasil ekspor SDA Pada aturan sebelumnya, otortias tidak
ekonomi global. Dalam praktik ekonomi yang telah dimasukkan dan ditempatkan menentukan penempatan DHE. Namun
modern saat ini, cadangan devisa yang eksportir ke dalam rekening khusus devisa dalam beleid baru ini, penempatan DHE
kuat diperlukan untuk menjaga stabilitas hasil ekspor SDA wajib ditempatkan paling ditempatkan di rekening khusus DHE SDA
nilai tukar dan likuiditas sebuah negara. sedikit sebesar 30 persen dalam sistem di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Namun demikian, jika ditelisik lebih keuangan Indonesia selama jangka waktu atau bank khusus, instrumen perbankan,
mendalam, beleid DHE terbaru tersebut tertentu. Lebih lanjut, apabila pelaku serta instrumen keuangan yang
sejatinya masih bisa ditingkatkan daya ekspor tidak mematuhi aturan tersebut diterbitkan oleh LPEI dan Bank Indonesia.
gedornya. Sebut saja melalui lama waktu maka denda administratif akan menanti. Lebih lanjut, DHE bisa dikonversikan ke
pengendapan dana-dana valas hasil Denda tersebut adalah larangan untuk dalam rupiah ketika terjadi permasalahan
ekspor itu dan tentunya dibarengi dengan melaksanakan ekspor. stabilitas makroekonomi dan atau
beragam instrumen pendukung yang ada. Dalam beleid terbaru ini, pemerintah stabilitas sistem keuangan.

www.stabilitas.id Edisi 198 / 2023 / Th.XVIII 33