Page 21 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Pasca kemerdekaan, ada perbedaan perspektif dalam pendaftaran
tanah adat (Ho, 2022). Secara umum terdapat kecenderungan untuk
mengabaikan dan mempertimbangkan keberadaan tanah adat (Otto et
al., 2012). Asia, Afrika dan Amerika Latin merupakan contoh negara yang
didominasi keinginan politik yang kuat untuk melakukan modernisasi
dengan cara menaikkan nilai ekonomi tanah. Hal ini mengakibatkan
negara-negara ini cenderung tidak memperhatikan dan menganggap
keberadaan hak-hak adat. Hal itu dilakukan karena mereka merasa
keberadaan hak adat di masyarakat adat menghambat proses pelaksanaan
pendaftaran tanah. Di masa kolonialisme, negara-negara tersebut
memutuskan untuk tidak memformalisasikan tanah-tanah adat yang
diatur oleh hukum adat. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut bagian
dari rencana kebijakan unifikasi hukum tanah nasional (Simarmata,
2021).

Indonesia menjadi salah satu negara bekas jajahan Kolonial-Belanda
yang memilih berhati-hati dalam mempertimbangkan keberadaan hak-
hak adat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah
pada dasarnya dapat dilakukan secara sporadis maupun sistematis. Jika
berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 (UUPA), Indonesia berkeinginan untuk memiliki kesatuan sistem
hukum tanah nasional sebagai upaya menciptakan kepastian hukum
dan kesederhanaan (Apriani & Bur, 2020). Hal itu juga berlaku bagi
pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat dan pengakuan hak-
hak atas tanah adat di Indonesia. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan
bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”. Pendaftaran
tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar tanah.
Sumardjono (2010) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) entitas
tanah yang dihasilkan dari konsepsi hubungan antara negara dengan
tanah yaitu: (i) tanah hak; (ii) tanah negara; dan (iii) Tanah Ulayat.
Namun pada kenyataannya, selama ini entitas Tanah Ulayat bukanlah

2 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga