Page 25 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 25

pertanian dan pertumbuhan ekonomi (Msangi et al., 2022). Fenomena
            ini akan berdampak pada ketidakpastian hak (rights), adanya batasan
            (restrictions),  dan  penerapan  tanggung  jawab (responsibilities) dari
            para stakeholder dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan
            pemanfaatan sumber daya alamnya. Di sisi lain, UUPA menetapkan hak
            ulayat atas tanah adat, di mana pemilik tanah dengan sistem adat dapat
            melegalkan kepemilikan tanah mereka dengan mengajukan sertipikasi
            hak atas tanah adat (Rawar & Waas, 2018). Tentunya kebijakan legalisasi
            aset  mengubah  sistem  penguasaan dan  kepemilikan  tanah adat dari
            informal menjadi formal yang lebih terstandarisasi serta menyinggung
            ketahanan sosial masyarakat adat.
                Berbicara masyarakat adat, berarti juga membahas kearifan lokal di
            dalamnya yang menyangkut adat istiadat dan sisi keagamaannya (Markus
            & Purnawan, 2017; Akmal, 2021). Adat merupakan cermin dari kepribadian
            suatu wilayah yang merupakan jelmaan dari  jiwa masyarakatnya yang
            bersangkutan dari  abad  ke abad.  Dengan demikian,  segala  bentuk
            aktivitas  yang  melibatkan  tanah  harus  memperhatikan  perlindungan
            terhadap hak-hak individu atau hak komunal masyarakat adat dan nilai-
            nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal (Abduh aqil et al., 2022).
            Terlebih lagi, salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat adat yaitu
            peran kepala adat dalam segala aktivitas kemasyarakatan di kampung adat.
            Dalam kehidupan di masyarakat adat, tidak jarang terjadi perselisihan
            antar masyarakat adat. Oleh sebab itu, peran kepala adat menjadi sangat
            penting untuk menyelesaikan perselisihan. Kewenangan lokalnya dapat
            berperan  sebagai  hakim  perdamaian desa adat atau  sebagai  mediator
            dalam  menyelesaikan  permasalahan antar warga  maupun  sengketa
            pertanahan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung sistem
            peradilan desa adat yang berbasis kearifan lokal (Rahayu, Mulyanto &
            Mayastuti, 2016).
                Tulisan ini berupaya untuk mengupas perjalanan pendaftaran tanah
            di Kampung Naga sebagai upaya membangun identitas dan memperkuat
            hak masyarakat  adat. Dengan memahami  proses  dan  tantangan  yang
            dihadapi, kita  dapat  melihat  bagaimana  masyarakat  adat  Kampung
            Naga berjuang  untuk mempertahankan  dan memperkuat identitas



            6     Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
                  di Kampung Naga
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30