Page 30 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

yang menganggap hukum adat sebagai jurisprudence menempatkan
asas di atas segalanya karena hukum adat bersifat abstrak. Pandangan
ini memungkinkan hukum adat untuk berlaku di berbagai tempat dan
waktu. Lebih lanjut Aditya & Yulistyaputri (2019) menjelaskan bahwa
kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan
hukum pada umumnya. Perbedaannya terletak pada hukum adat yang
hanya berlaku untuk orang Indonesia dan tidak tertulis. Terlebih lagi,
UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui bahwa ada hukum tertulis dan
tidak tertulis. Salah satu hukum tidak tertulis adalah hukum adat.
Hukum adat berhubungan dengan sistem tenurial di masyarakat
adat. Mengutip Fauzan et al. (2022), kata “tenurial” berasal dari bahasa
latin “tenure” yang berarti memelihara, memegang, dan memiliki. Istilah
ini biasanya digunakan dalam uraian yang membahas masalah dari
aspek penguasaan tanah dan sumberdaya berdasarkan status hukumnya.
Sistem tenurial adalah serangkaian hak untuk memanfaatkan tanah
dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat. Sistem tenurial
juga menetapkan batasan tertentu pada proses pemanfaatan tanah dan
sumber daya alamnya (Arizona, 2008). Menurut Zevenbergen, sistem
tenurial dibentuk dan ditentukan oleh hukum adat atau tidak tertulis
(Soinbala, 2022).

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, konsep yang sama
digunakan untuk hubungan hukum antara individu dengan tanah
dikenal sebagai hak kebendaan (Kolopaking, 2021). Indonesia masih
mewarisi konsep ini, sehingga tenurial adat berarti hubungan hukum
yang berisi kepentingan antara individu atau kelompok individu dengan
tanah dalam arti luas berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, tenurial
adat sangat terkait dengan keberadaan masyarakat hukum dan ulayatnya.

Sistem tenurial tradisional disebut juga dengan praktik penguasaan
tanah dan sumber daya alamnya yang dijalankan oleh sekumpulan
komunitas baik dikenal sebagai masyarakat adat maupun tidak (Wibowo
et al., 2021). Pada komunitas yang dijuluki dengan masyarakat adat,
muncul istilah sistem tenurial ini dengan berbagai sebutan seperti
‘simpukng’ di masyarakat Benuaq Kalimantan Timur, ‘ulayat’ di Sumatera
Barat, ‘marga’ di Lampung, ‘petuanan’ di Maluku, dan sebagainya

BAB 02 11
Masyarakat Adat dan tanahnya