Page 33 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

sosial atau organisasi sosial, pranata sosial, solidaritas sosial dan bentuk-
bentuk tindakan bersama, bentuk-bentuk mekanisme kontrol sosial,
sistem kekerabatan, bentuk-bentuk satuan-satuan hidup setempat, dan
hal lain yang relevan.

Berbicara hukum adat pasti berbicara masyarakat hukum adat.
Semua masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat, tetapi
tidak semua masyarakat adat merupakan masyarakat hukum adat.
Abdurrahman (2015) mengatakan bahwa masyarakat hukum adat adat
harus dibedakan dengan masyarakat adat. Konsepsi masyarakat adat
berarti masyarakat tertentu dengan ciri tertentu, sedangkan masyarakat
hukum adat merupakan teknis yuridis yang merujuk pada sekelompok
orang yang hidup dalam satu wilayah yang bernama ‘ulayat’. Djalins &
Rachman (2013) mengatakan bahwa Cornelius van Vollenhoven adalah
orang pertama yang memperkenalkan konsep masyarakat hukum
adat. Sementara itu, Ter Haar, yang menjadi muridnya, mempelajari
masyarakat hukum adat lebih jauh. Menurut Haar (1962) dalam Marizal
et al. (2022), masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat
yang teratur, menetap di daerah tertentu, memiliki kekuasaan dan
kekayaan sendiri, baik berupa benda terlihat maupun tidak terlihat. Para
anggotanya mengalami kehidupan bermasyarakat secara kodrat alam.
Pada dasarnya tidak ada di antara mereka yang ingin membubarkan
ikatan yang telah tumbuh dan menyatu antara satu sama lain. Selain itu,
masyarakat hukum adat memiliki lingkungan tempat tinggal tertentu,
sumber daya alam, dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan
kelompok (luar maupun dalam), serta memiliki tata aturan tersendiri.
Terlebih lagi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyusun
4 (empat) indikator kriteria masyarakat hukum adat yaitu: (i) persamaan
wilayah geografis; (ii) adanya ikatan asal usul; (iii) terdapat relasi dengan
lingkungan; dan (iv) berlakunya sistem nilai adat (Komaling et al., 2023).
Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang harus dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara di mana pun komunitas
tersebut berada. Abdon (2013) menyebutkan ada empat hak masyarakat
hukum adat yang paling populer, yaitu:

14 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga