Page 36 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

dengan berbagai nama. Tentunya, penetapan standar internasional
mengenai hal itu menandakan diterimanya keberadaan masyarakat adat
secara global. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan
“Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat” yang memuat dokumen HAM
Internasional yang komprehensif memuat standar minimum guna
menjamin kelangsungan hidup, martabat, kesejahteraan, dan hak-hak
masyarakat adat di dunia (Zulkarnain et al., 2018).

C. Pengakuan Kampung Adat
Merujuk pada Pareko (2020), pengakuan atau erkenning secara
terminologi dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengakui,
sedangkan mengakui berarti menyatakan berhak. Ahyar (2018)
menyebutkan bahwa secara de facto, pengakuan merupakan konteks
keberadaan suatu negara secara nyata yang menjalankan kekuasaan pada
suatu wilayah. Namun secara de jure berarti adanya tindakan hukum
tertentu seperti pertukaran diplomatik dan perbuatan perjanjian antar
negara. Pengakuan bersyarat yang diterapkan pemerintah sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat
merugikan masyarakat. Dengan demikian hukum adat dapat berlaku jika
sudah mendapatkan akuan dari negara.

Sullivan (2007) menyebutkan bahwa pengakuan formal terhadap
tanah adat oleh pemerintah dapat dilakukan berdasarkan penegasan
batas-batas tanah adat yang telah disepakati antara kepemilikan secara
lokal oleh komunitas masyarakat adat dengan pihak yang berbatasan.
Pengakuan tersebut dilakukan melalui tahapan identifikasi masyarakat
hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, serta
penetapan masyarakat hukum adat.

Politik pengakuan atau politic of recognition menjadi penting dalam
memperlakukan masyarakat adat dalam konteks modern. Latief Fariqun
dalam Nasution, Syamsir & Zulkarnain (2019) mendefinisikan pengakuan
sebagai “pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh
negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga
negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai

BAB 02 17
Masyarakat Adat dan tanahnya