Page 39 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 39

serta menyediakan rekaman yang berkesinambungan tentang hak atas
            tanah.
                UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat. Menurut
            Harsono  (2015),  UUPA  sengaja  tidak  mengadakan  pengaturan  dalam
            bentuk peraturan perundang-undangan  tentang  hak ulayat  dan
            membiarkan  tetap berlaku  secara langsung  menurut hukum  adat
            setempat.  Ketiadaan  aturan  tersebut  juga  berlaku  dalam  pendaftaran
            Tanah Ulayat. Oleh karena itu,  sampai  sekarang masih  ada  polemik
            mengenai  subjek, objek,  dan  hak apa  yang akan diberikan  pada
            masyarakat hukum adat (Mujiati, Mujiburohman & Khasanah, 2019).

                Upaya  menjamin  kepastian  hukum mengenai hak-hak  atas  tanah
            selalu ditempuh melalui kegiatan pendaftaran tanah. Objek pendaftaran
            tanah yang tercantum dalam Pasal 9  PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:
            (i) Bidang-bidang tanah yang memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
            Hak Guna Usaha, serta Hak Pakai; (ii) Tanah Hak Pengelolaan; (iii) Tanah
            Wakaf; (iv) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; (v) Hak Tanggungan;
            dan (vi) Tanah Negara. Secara sadar, tidak ada hak ulayat yang tercantum
            sebagai objek  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah adat/ulayat
            dapat dilakukan dengan  pemberian  hak  (Mujiati,  Mujiburohman and
            Khasanah,  2019),  pengakuan  hak  (Sugianto,  2017),  ataupun  konversi
            (Sastrawan, Guntur and Andari, 2018).
                Khusus untuk  Tanah  Ulayat, pemerintah  menyelenggarakan
            penatausahaan  Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria
            dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
            Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Penatausahaan Tanah Ulayat meliputi
            pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Urutannya
            dimulai  dari  pengukuran  terhadap batas-batas bidang  Tanah Ulayat
            yang telah ditetapkan, selanjutnya hasil ukur tersebut dibuat dalam peta
            pendaftaran. Agar hasil pengukuran Tanah Ulayat akurat, pelaksanaannya
            dilakukan  sesuai  kaidah pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah.
            Kemudian,  bidang Tanah Ulayat diberikan Nomor Identifikasi Bidang
            dengan  satuan wilayah  Kabupaten/Desa.  Tahapan  terakhir, dilakukan
            pencatatan Tanah Ulayat dalam daftar tanah.




            20    Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
                  di Kampung Naga
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44