Page 40 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Produk pendaftaran tanah berupa sertipikat hak milik. Namun
dalam kegiatan pendaftaran tanah penerbitan sertipikat hak milik di
masyarakat adat terdapat hak kepemilikan tanah secara pribadi bagi
subjek tanahnya perorangan dan hak kepemilikan tanah secara komunal
bagi subjek tanahnya milik bersama (Guntur, 2023). Agar penguasaan
tanah komunal oleh perorangan juga mempunyai kepastian, maka
selain diterbitkan Sertipikat Hak Milik, diterbitkan juga hak lain di atas
Hak Milik Desa Adat. Misalnya diterbitkan Hak Pakai di atas Hak Milik
Desa Adat untuk tanah desa atau HGB di atas Hak Milik untuk tanah
pekarangan desa, sesuai jenis penggunaannya (Apriani & Bur, 2020).
Kepemilikan komunal dan kepemilikan kolektif berbeda. Kelompok
atau komunitas adat yang hidup bersama dalam suatu wilayah (adat)
dengan hubungan timbal balik yang kuat dan teratur dikenal sebagai
kepemilikan komunal. Setelah memberi tahu pemimpin komunitas,
semua anggota komunitas dapat mengakses tanah adat secara terbuka
(Guntur, 2023). Jika ada anggota komunitas keluar dari kelompok
komunitas, mereka tidak dapat menuntut bagian dari kepemilikan
komunal karena kepemilikan umum, tidak terpisahkan, dan tidak dapat
dibagi-bagi. Bagian kepemilikan tanah yang dapat dibagi berdasarkan
modal perolehan dalam kepemilikan bersama disebut dengan
kepemilikan kolektif.

E. Pranata Adat
Malisngorar & Sugiswati (2017) menyebutkan bahwa pranata adat
merupakan lembaga yang lahir dari nilai adat yang harus dihormati,
diakui, dan ditaati oleh masyarakat adat. Kemudian Halimah (2023)
menjelaskan bahwa dalam tradisi ilmu sosiologi, pranata adat
didefinisikan sebagai susunan pengetahuan terkait tentang baik, buruk,
benar, dan kebenaran-kebenaran kehidupan (nilai sosial) yang dikodekan
sebagai peraturan bertingkah laku para anggotanya serta dijaga oleh peran
kepemimpinan (posisi sosial) dalam pelaksanaannya. Pengertian ini
membagi pranata adat ke dalam tiga dimensi sosial: nilai sosial yang telah
lama dibangun, peran kepemimpinan dalam memastikan bahwa nilai-
nilai ini dijaga. Selanjutnya, ketiga dimensi sosial pranata adat tersebut
menghubungkan berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk tata cara

BAB 02 21
Masyarakat Adat dan tanahnya