Page 37 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi
dan memenuhi hak-hak asasi warga negara”.
Eksistensi masyarakat adat serta hukumnya dalam pandangan
UUPA pasal 3 ayat (1) mengatakan “Mengingat ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa
itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya
masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi”. Kalimat “sepanjang menurut kenyataannya masih
ada” mengandung arti bahwa eksistensi masyarakat adat akan diakui
sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kalimat “sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak
masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak
bertentangan dengan semangat pembangunan (Zulkarnain and Priskap,
2023).
Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan kampung adat
menurut Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdapat empat
indikator yaitu: (i) wilayah geografis; (ii) ikatan asal-usul; (iii) relasi
dengan lingkungan; dan (iv) sistem nilai. Pertama, Wilayah Geografis
memuat beberapa hal, seperti satuan sosial komunitas yang terdiri
atas beberapa keluarga inti menempati wilayah tertentu secara turun-
temurun sejak sebelum terbentuknya NKRI. Masyarakatnya berbentuk
paguyuban dan memiliki simbol identitas budaya. Kemudian, terdapat
wilayah adat yang dikelola bersama sebagai tempat diterapkannya
kearifan lokal. Adanya sistem simbol budaya yang khas (bahasa, makanan,
pakaian, arsitektur, mitos, sejarah, dan sebagainya), serta adanya sistem
kepemilikan komunal dan sistem pengelolaan atas wilayah adat.

18 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga