Page 28 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

bahwa tanah adat dikuasai oleh kepala suku dan pengelolaan,
pemanfaatannya diserahkan ke masing-masing masyarakat adat dengan
tetap memperhatikan ketentuan adat yang berlaku. Sementara itu,
Sembiring (2017) menyebutkan bahwa tanah adat merupakan tanah
kepunyaan bersama sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada
kelompok yang merupakan masyarakat adat sebagai unsur pendukung
dan sumber penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Dalam
tanah adat terdapat tanah bersama yang pemilikan dan penguasaannya
milik bersama masyarakat adat seperti pasar, penggembalaan, hutan,
tanah lapang, dan jenis tanah lain yang digunakan untuk kebutuhan
umum (Simanjuntak, 2015).
Pengaturan tanah adat terbagi dalam 2 komponen yaitu dari segi formal
dan informal. Dahlan (2019) menyebutkan bahwa pengaturan tanah adat
dari segi formal merujuk pada status hukum pengakuan tanah adat pada
kacamata negara. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa status hukum
hak atas tanah di masyarakat adat untuk mendapatkan jaminan hukum
terhadap suatu hak tanah adat. Hal ini untuk melindungi keberadaan
masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alamnya secara sah. Sedangkan pengaturan
tanah adat secara informal diatur berdasarkan kekuasaan dan pengaruh
pranata adat atau lembaga adat yang berwenang untuk mengurus,
mengatur, dan mengontrol jalannya pola kehidupan masyarakat adat
termasuk pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di masyarakat adat
(Sampe, Kimbal and Tulung, 2019). Pengaturan informal ini disebut juga
dengan penguasaan dan pemanfaatan tenurial di masyarakat adat. Oleh
karena itu, pengaturan ini mencakup aturan tentang hak masyarakat
adat terhadap tanah komunal dan tanah individual.

B. Hukum Adat, Sistem Tenurial, Masyarakat Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat
Hukum dalam pendekatan sosial merupakan kesepakatan tentang apa
yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan bermasyarakat, mencakup
tingkah laku dan perbuatan sehari-hari (law in cation). Vollenhoven
(1981) mengatakan bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum
yang berlaku namun ada hukum lain yang secara bersamaan ada di

BAB 02 9
Masyarakat Adat dan tanahnya