Page 29 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

organisasi yang berbeda yang dikenal dengan konsep pluralisme hukum.
Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2011) berpendapat bahwa Van
Vollenhoven mengemukakan gagasan hukum adat yang bertujuan untuk
menjelaskan konsep hukum yang lebih luas.

Metode yang digunakan Vollenhoven untuk menemukan
bahwa hukum adat bukan bertanya tentang apa hukumnya, namun
mengobservasi dan bertanya bagaimana elit adat memutuskan perkara
tertentu (Pradhani, 2023). Van Vollenhoven telah mendefinisikan
hukum adat sejak zaman kolonial sebagai hukum suku dengan
elemen agama. Menurut Vollenhoven (1981) hukum adat disebut juga
dengan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki
sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan disisi lain dalam keadaan
yang tidak terkodifikasi, sehingga disebut dengan adat. Istilah hukum
adat dipopulerkan melalui bukunya yang berjudul “Het Adatrecht van
Nederlandsch Indie” atau Hukum Adat Hindia-Belanda. Kemudian, Ter
Haar menyempurnakan rumusan mengenai hukum adat yang dibuat
oleh Van Vollenhoven. Menurut Haar (1985), Hukum adat merupakan
keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris
hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh seperti kepala adat, tokoh
agama, pejabat desa dan sebagainya. Pelaksanaannya secara spontan
dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakatnya. Di sisi lain,
Holleman (1972) menyebutkan bahwa hukum adat merupakan hukum
yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma
hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat. Lebih
lanjut J.H.P Bellefroid berpendapat bahwa hukum adat termasuk dalam
peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh
penguasa, namun tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyatnya dengan
keyakinan bahwa peraturan tersebut adalah hukum (Harahap, 2023).

Pasca kemerdekaan, Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia,
mengemukakan hukum adat sebagai putusan petugas hukum yang berisi
peraturan hukum adat (Nugroho, 2016). Untuk mengetahuinya, harus
dilakukan penyelidikan setempat dengan cara pendekatan kepada pejabat
desa, tetua adat, atau orang terpenting di wilayah yang mereka ketahui
(Soepomo, 1977). Simarmata (2018) berpendapat bahwa pandangan

10 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga