Page 24 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Tanah bagi masyarakat adat Kampung Naga bukan sekadar aset
ekonomi, melainkan memiliki nilai spiritual, budaya, dan sosial yang
mendalam. Melalui tanah, identitas dan kearifan lokal diwariskan dari
generasi ke generasi. Namun, proses pendaftaran tanah di Kampung
Naga bukanlah perkara sederhana. Berbagai tantangan, baik dari segi
hukum, birokrasi, maupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
legalitas hak atas tanah kerap menjadi hambatan.

Masyarakat adat di Kampung Naga belum diakui sebagai desa
adat oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hingga saat ini, baru terdapat 2
(dua) Peraturan Daerah yang memayungi Kampung Naga yaitu Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2005 menetapkan Kampung Naga sebagai tujuan
wisata budaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 1 Tahun
2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten
Tasikmalaya. Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan eksistensi
identitas Kampung Naga sebagai komunitas adat yang unik. Sebagaimana
disampaikan oleh Illiyani (2018) bahwa untuk mendapatkan pengakuan
oleh negara sebagai desa adat atau Tanah Ulayat terkendala oleh jumlah
penduduk yang belum mencukupi sebagai syarat pembentukan desa
baru di Kampung Naga. Meskipun demikian, mereka tetap berkiblat
ke pemerintah pusat dengan tetap menjalankan kehidupan secara
tradisional, sehingga mereka juga memiliki hak dan kewajiban sama
seperti warga negara lain. Salah satunya yaitu mendapat perlindungan
kepastian hukum hak atas tanah dan sumber daya alamnya melalui
kebijakan pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berhasil jika ada korelasi
positif antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat
adat (Feiring, 2013). Dalam realitanya, terdapat beberapa masyarakat
adat yang menolak masuknya kebijakan pemerintah ke wilayah
adat mereka (Ismanto, 2017). Penolakan masyarakat adat dalam hal
formalisasi kepemilikan tanah akan berdampak negatif terhadap
keberhasilan program pemerintah (Chandra, 2022). Tekanan lahan yang
meningkat akan memicu konflik penguasaan maupun kepemilikan
tanah yang mengakibatkan terhambatnya potensi produktif tanah

BAB 01 5
Membangun Identitas Kampung Naga Melalui Tanah