Page 22 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

entitas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh, Tanah Ulayat tidak pernah
dipandang sebagai tanah yang memiliki kedudukan hukum tertentu
di mata hukum (Sumardjono, 2010). Kemudian, Harsono (1997) juga
tidak memandang Tanah Ulayat sebagai entitas tanah tertentu, sehingga
status tanah yang diakui secara hukum hanya terdiri dari: (i) tanah
negara; dan (ii) tanah hak. Oleh karena itu, Pendaftaran Tanah Ulayat
belum dapat dilaksanakan secara optimal (Suhattanto, 2019). Hal ini
membuat pemerintah mulai mengambil langkah awal untuk melakukan
inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat sebagai prioritas nasional di
tahun 2021-2024 (Firnaherera & Lazuardi, 2022).
Kepedulian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat dan
hak-hak atas tanah adat sudah menjadi perhatian sejak berlakunya
UUPA (Gultom & Sirait, 2023). Perdebatan yang terjadi terkait pengakuan
dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak adat atas
sumber daya alamnya tidak ada habisnya (Salamat, 2016). Konflik
dan sengketa antar masyarakat adat dengan wilayah sekitar juga tidak
dapat dihindari. Terutama sengketa tanah seperti kehutanan (Anggoro,
2018), pertambangan (Ihyamuis, Patittingi & Lahae, 2022) perkebunan,
infrastruktur, maupun pembangunan (Ilyasa, 2020). Oleh karena itu,
negara memiliki kebijakan untuk mengatur kepemilikan hak atas tanah
secara hukum sebagai upaya memberikan kepastian hukum terkait
legalisasi aset di Indonesia agar tertib administrasi pertanahan (Surya,
2022).
Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (2023), wilayah adat
di Indonesia berjumlah 1.622 wilayah adat dengan bebarapa klasifikasi
diantaranya, 1.328 wilayah adat sudah terintegrasi. Artinya, wilayah
adat dengan status terintegrasi berarti statusnya akan masuk ke dalam
proses verifikasi. Kemudian, terdapat 178 wilayah adat terverifikasi yang
berarti wilayah adat ini merupakan wilayah dengan data dan informasi
wilayahnya telah diperiksa dan sesuai dengan peninjauan lapangan.
Selain itu, ada 58 wilayah adat yang sudah tersertipikasi, berarti wilayah
adat tersebut sudah mengikuti seluruh tahapan dan telah disahkan oleh
Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat sebagai bukti. Terakhir yaitu ada 3
wilayah adat tercatat sebagai wilayah adat yang baru, artinya wilayah adat

BAB 01 3
Membangun Identitas Kampung Naga Melalui Tanah