Page 130 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 130

Pertanahan.  Pelaksanaannya dilakukan oleh petugas ukur atau
                satuan tugas pengumpul data yuridis atas nama panitia ajudikasi
                pada pendaftaran  tanah  sistematis  apabila pengukurannya
                dilakukan oleh pihak ketiga (Pasal 57).
                Tugas  petugas  pengukuran  sebagai  petugas  penetapan  batas
                dinyatakan  dalam  Pasal  77  yaitu  a)  menetapkan  batas  bidang
                tanah  dalam; b) membantu  penyelesaian  sengketa mengenai
                batas bidang tanah; c) mengisi daftar isian 201 yang mengenai
                penetapan batas;  d) melaksanakan  pengukuran batas bidang
                tanah; e) membuat gambar ukur.
                Petugas penetapan batas, selain surveyor berlisensi atau surveyor
                pemerintah pada pengukuran  dan pemetaan partisipatif  oleh
                masyarakat,  tidak memenuhi  ketentuan  regulasi,  walaupun
                secara teknis tingkat ketelitiannya lebih baik.
            5.  Metode Pengukuran
                Pasal 24 menyatakan bahwa metode pengukuran kadastral bisa
            dilaksanakan  dengan berbagai  cara  untuk menyesuaikan kondisi,
            bisa secara terestrial, fotogrametris maupun dengan metode lainnya
            sepanjang  memenuhi  kaidah teknis.  Kaidah teknis tersebut  yaitu
            bidang  tanah  yang diukur dapat dipetakan, dapat diketahui  letak
            dan batasnya di atas peta serta dapat dilakukan pengembalian batas-
            batasnya di lapangan pada saat diperlukan di masa mendatang oleh
            surveyor  lain.  Metode  terestrial adalah  pengukuran dan  pemetaan
            yang  dilaksanakan  di  permukaan  bumi.  Metode  fotogrametris
            menggunakan sarana foto udara. Pada prinsipnya, pengukuran bidang
            tanah  dilakukan  dengan menggunakan  sistem koordinat nasional.
            Apabila tidak memungkinkan, pengukuran bidang tanag dibolehkan
            menggunakan sistem lokal.
                Wilayah,  yang  telah  memiliki peta  dasar pendaftaran  berupa
            peta foto, dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah pada
            peta  foto. Penetapan batasnya  dilakukan  sebagaimana ketentuan
            sebagaimana  telah dijelaskan di  atas.  Namun demikian,  meskipun
            batasnya bisa diidentifikasi, Pasal 26 ayat (2) masih mewajibkan batas-
            batas hasil identifikasi tersebut diukur di lapangan. Pemetaan bidang
            tanah dan data ukuran dicatat menggunakan peta foto tersebut.
                Wilayah yang memiliki peta dasar pendaftaran berupa peta garis,
            pengukuran bidang tanahnya diikatkan dengan titik dasar teknis dan/



                                                                 BAB 4  103
                                   Elemen Kadaster Dalam Regulasi Penetapan Batas Indonesia
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135