Page 126 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

(penunjuk batas, persetujuan batas, dan demarkasi batas) dan tiga
elemen spasial (petugas penetapan batas, metode pengukuran, dan
ketelitian peta dasar).
Penetapan batas merupakan kegiatan yuridis yang dituangkan
dalam daftar isian (d.i.) 201 Risalah Penelitian Data Yuridis dan
Penetapan Batas. Ketentuan PMNA No. 3 Tahun 1997 Pasal 140
membedakan jenis-jenis daftar isian yang berisi data fisik, data yuridis
dan tata usaha. Daftar isian yang diawali dengan angka 2 merupakan
bagian daftar isian data yuridis. Daftar isian yang diawali angka 1
digunakan untuk daftar isian data fisik dan 3 untuk daftar isian bidang
tata usaha. Tahapan penetapan batas yang terdiri dari enam elemen
kadaster tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penunjukan Batas
Pihak yang berhak menunjukan batas dalam pendaftaran tanah
sistematis yang bersifat mandatory, berbeda dengan sporadis yang
berifat optional. Dalam pendaftaran sporadis, hanya pemegang
hak atau kuasanya selaku pemohon yang dapat menunjukkan
batas. Namun, dalam pendaftaran tanah sistematis, apabila tidak
ditemui pemegang haknya, pihak yang menguasai bidang tanah
wajib menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan
(Pasal 19 ayat (1)). Hal ini dikarenakan pendaftaran tanah
secara sistematis merupakan inisiatif Pemerintah yang hendak
mendaftarkan semua objek secara lengkap pada suatu desa atau
kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah
sistematis. Pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti calon
pembeli atau calon kreditur tidak sah untuk menunjukkan batas.
Kesulitan bisa terjadi jika pada pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis untuk objek pendaftaran tanah yang berupa tanah
kosong yang tidak bisa diketahui pihak pemegang hak atau pihak
yang menguasai. Surveyor tentu saja tidak memiliki data untuk
objek pendaftaran pertama kali yang belum pernah didaftarkan.
Dalam situasi seperti itu, perangkat desa yang merupakan pejabat
setempat mempunyai fungsi dan wewenang menunjukkan batas-
batas bidang tanah di desanya dalam pendaftaran tanah sistematis

2. Persetujuan Batas
Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) PP No. 24/1997 mengenai
bentuk berita acara tentang persetujuan batas yang diatur dalam

BAB 4 99
Elemen Kadaster Dalam Regulasi Penetapan Batas Indonesia