Page 122 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

memungut hasil hutan, h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang
serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian yang diatur
untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA dan
hak-hak tersebut diusahakan untuk dihapuskan. Sedangkan “hak-hak
atas air dan ruang angkasa” yang dimaksud adalah: a) hak guna air,
b) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan c) hak guna ruang
angkasa.
Selain menyebutkan berbagai jenis hak (rights), UUPA juga
mengingatkan adanya pembatasan (restrictions) dan kewajiban
(responsibilities) pemegang hak-hak tersebut. Disebutkan bahwa,
kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dimiliki orang
dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya sampai
seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada pemegang hak
untuk menggunakannya, maka sampai disitulah batas kekuasaan
negara tersebut. Isi hak-hak beserta pembatasan-pembatasannya dan
kewajiban-kewajibannya terlihat dalam frasa ”Hak atas tanah apapun
yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya
itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian
bagi masyarakat; Ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan
perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum;
UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan”
(Penjelasan Umum Romawi II).
Pendaftaran tanah yang bertujuan memberi kepastian hukum
hak atas tanah diselenggarakan dengan berdasar kondisi dan keadaan
negara serta masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia,
anggaran dan peralatan, yang pada akhirnya akan menuju kadaster
lengkap di seluruh wilayah negara (Penjelasan Umum Romawi IV).
Tercantum kata “lambat laun” yang berkonotasi peningkatan terus
menerus menuju terdaftarnya seluruh bidang tanah, baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Konsep memberikan kepastian hukum yang
meliputi seluruh wilayah negara secara lambat laun serupa dengan
konsep Fit For Purpose Land Administration (FFP LA) yang memiliki
unsur-unsur fleksibilitas, inklusivitas, partisipasi, keterjangkauan,
keandalan, pencapaian, dan mungkin yang paling penting untuk
pekerjaan ini, peningkatan secara terus menerus, secara lambat laun

BAB 4 95
Elemen Kadaster Dalam Regulasi Penetapan Batas Indonesia