Page 119 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 119
BAB 4
Elemen Kadaster Dalam
Regulasi Penetapan
Batas Indonesia
Enemark dan McLaren (2018) menyebutkan bahwa negara-negara
sedang berkembang cenderung menerapkan ketentuan teknis
survei kadaster yang sangat kaku dan menuntut tingkat ketelitian
yang tinggi, dengan sekadar meniru standar yang diterapkan oleh
negara maju. Namun, penerapan standar teknis yang melebihi
kebutuhan dan tujuan pendaftaran tanah justru mengakibatkan
kesulitan dalam melakukan pendaftaran tanah secara lengkap di
seluruh wilayah negara, sehingga memberikan kepastian hukum
terkait hak atas tanah untuk semua warga negara menjadi tidak
mungkin. Akibat penting lain dari kadaster yang tidak lengkap adalah
kesulitan dalam mengintegrasikan sistem kadaster dengan fungsi
sistem administrasi pertanahan yang lain. Disebutkan juga bahwa
situasi ini dapat berdampak pada meningkatnya konflik pertanahan,
penurunan investasi, dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.
Pada akhirnya, permasalahan ini akan menyulitkan negara untuk
mencapai potensi penuh yang dimiliki. Dengan demikian, penting
untuk mempertimbangkan keseimbangan antara ketentuan teknis
dengan tujuan utama dari sistem kadaster dan pendaftaran tanah
untuk mencapai hasil yang optimal.
Dalam konteks tersebut, akan diuraikan elemen-elemen kadaster
yang terdapat dalam ketentuan teknis penetapan batas di Indonesia.
Hal ini bertujuan agar elemen-elemen kadaster dapat diidentifikasi dan
selanjutnya dilakukan penilaian kepatuhan (compliance assessment)
terhadap Peta Bidang Tanah hasil PTSL yang tercatat dalam Peta
Kadaster berdasarkan elemen-elemen kadaster yang dirumuskan.
