Page 123 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

(FIG dan World Bank 2014; UN Habitat dan GLTN 2016; Bennett dkk.,
2021).
Sesuai dengan tujuannya untuk memberikan kepastian hukum,
pendaftaran tanah pada dasarnya diwajibkan (mandatory) bagi para
pemegang hak atas tanah. Menurut ketentuan dalam Pasal 19 UUPA,
jika pendaftaran tanah tidak diwajibkan maka pendaftaran tanah,
yang memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada
artinya sama sekali. Pendaftaran tanah ini diselenggarakan dengan
cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh
seluruh rakyat Indonesia meliputi:

1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Elemen kadaster
spasial ini menghasilkan konten kadaster berupa data fisik suatu
bidang tanah;
1. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
Kadaster legal ini berupa konten data yuridis;
2. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat yang menguraikan data fisik dan data
yuridis.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas
bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan
atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan
mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak
pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (Pasal 1 PP No.
24/1997). Ketentuan di atas mengandung implikasi elemen-elemen
kadaster yang sederhana dan mudah dijalankan untuk kemudian
secara bertahap (lambat laun) dapat ditingkatkan.
Elemen penetapan batas yang merupakan konsentrasi buku ini
belum disebutkan secara rinci dalam UUPA, namun tentunya masuk
di dalam kegiatan pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwa, walaupun UUPA
mengatur objek kadaster dan fungsi land tenure, namun tidak
mengatur secara spesifik elemen kadaster untuk menetapkan batas
objek kadaster dalam fungsi land tenure. Namun disebutkan dengan
jelas tujuan dari sitem kadaster dan pendaftaran tanah, yaitu untuk
memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang tata caranya di
atur pemerintah. Apakah kepastian batas dan luas objek agraria tidak

96 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono