Page 124 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 124

perlu diatur dengan kaku, sebagaimana yang telah disebutkan dalam
            sub bagian II.3.6, di mana dalam aspek identifikasi bidang tanah, baik
            sistem  pendaftaran  hak atas  tanah  (registration of titles) maupun
            pendaftaran akta (registration of deeds), keduanya tidak memberikan
            jaminan terhadap batas dan luas.


            4.3.  Elemen Kadaster dalam PP No. 24/1997 dan PMNA No.
                  3 Tahun 1997
                Sebagai  aturan  pelaksana UUPA, PP No. 24/1997 lebih
            mengelaborasi  tujuan pendaftaran  tanah  yaitu,  selain untuk
            memberikan jaminan hukum hak atas tanah juga untuk menghimpun
            dan menyediakan informasi  yang  lengkap (kadaster lengkap)
            mengenai bidang-bidang  tanah.  Diatur  di  dalam PP No. 24/1997,
            penghimpunan  informasi  dalam  pendaftaran tanah  juga termasuk
            pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  meskipun data  fisik dan
            atau data  yuridisnya  belum  lengkap atau  masih disengketakan di
            mana  tanah-tanah  tersebut  belum  dikeluarkan sertipikat sebagai
            tanda bukti haknya.  Pendekatan ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
            continuum of land rights (Zevenbergen dkk., 2013b).
                Sebagaimana sistem kadaster yang dijelaskan dalam bagian III.3,
            konten sistem kadaster Indonesia berisi data fisik dan data yuridis.
            Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang
            tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian
            bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status
            hukum bidang  tanah,  pemegang haknya  dan hak  pihak lain  serta
            beban-beban lain yang membebaninya.
                Untuk  keperluan  pengumpulan dan  pengolahan data  fisik,
            kegiatan pengukuran dan pemetaan terus dilaksanakan, yang meliputi
            a) pembuatan Peta Dasar Pendaftaran; b) penetapan batas bidang-
            bidang  tanah;  c)  pengukuran dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah,
            dan pembuatan Peta Pendaftaran; d) pembuatan Daftar Tanah; dan
            e) pembuatan Surat Ukur. Tahapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat
            dilihat dalam gambar IV. 1.
                Agar  memudahkan  pemahaman  terhadap  tahapan  kegiatan
            pendaftaran tanah, pengertian dari beberapa konten kadaster dalam
            bagian III disampaikan kembali. Pengertian Peta Pendaftaran adalah
            peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk


                                                                 BAB 4   97
                                   Elemen Kadaster Dalam Regulasi Penetapan Batas Indonesia
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129