Page 127 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 127

PMNA No. 3/1997 Pasal 19 ayat (5): “penetapan batas dituangkan
                dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar
                isian 201)”. Pada pasal 78 dinyatakan bahwa tugas surveyor adalah
                menetapkan batas bidang tanah dan mengisi daftar isian 201 yang
                mengenai penetapan batas sebelum melaksanakan pengukuran
                dan membuat Gambar Ukur (daftar isian 107). Namun  dalam
                pelaksanaannya, terutama  dalam  pendaftaran tanah  sporadis,
                surveyor menuangkan  persetujuan batas  dalam Gambar Ukur
                yang  merupakan  daftar isian  data  fisik  dan bukan merupakan
                daftar isian untuk menuangkan data yuridis.
                Persetujuan batas  secara hukum merupakan  pembentuk batas
                bidang  tanah (Arruñada 2018).  Grant  dan  rekan-rekannya
                (2020)  juga menyatakan bahwa Secara  hukum, batas  bidang
                tanah dibuat  melalui  kesepakatan antara  pihak-pihak  yang
                berkepentingan. Penetapan batas dimaksud, baik secara nyata di
                dunia fisik maupun secara legal yang tercatat dalam dokumen,
                biasanya dibantu – baik sebelum maupun sesudah kesepakatan
                – oleh seorang surveyor. Kesepakatan batas merupakan elemen
                sosial dari batas bidang tanah. Agar kesepakatan pada perjanjian
                itu dapat direalisasikan dengan  baik,  bidang  tanah dan  batas-
                batasnya  harus diidentifikasi  sampai  tingkat  yang cukup  bagi
                para pihak  yang  bersepakat,  dan  generasi penerusnya, untuk
                memahami dan menilainya.

            3.  Pemasangan Tanda Batas/Demarkasi Batas
                Pemegang hak wajib memasang tanda-tanda batas bidang tanah
                setelah mendapat persetujuan batas dengan pemegang hak yang
                berbatasan. Pemasangan  tanda-tanda batas  ditempatkan  pada
                setiap sudut batas bidang tanah dan sepanjang garis batas bidang
                tanah tersebut apabila diperlukan. Tanda batas tidak diperlukan
                hanya  apabila  sudah jelas  letak batas  tersebut  yang  ditandai
                dengan benda-benda tetap yang telah ada, seperti pagar beton,
                pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat.
                Pasal 22 merinci bentuk dan ukuran tanda-tanda batas, termasuk
                bidang  tanah  yang  luasnya  kurang  dari 10  ha,  menggunakan
                tanda-tanda batas berupa: a) pipa besi atau batang besi, panjang
                sekurang-kurangnya  100  sentimeter  dan  bergaris  tengah
                sekurang-kurangnya 5 sentimeter, dimasukkan ke dalam tanah
                sepanjang 80 sentimeter, sedang selebihnya 20 sentimeter diberi


            100   Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
                  Dwi Budi Martono
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132