Page 121 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

pengertian objek agraria yang sama dalam upaya pengelolaannya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (land management).

4.2. Fungsi Administrasi Pertanahan yang Diatur dalam
UUPA
Fungsi Administrasi Pertanahan dalam UUPA mencakup fungsi
pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah (land tenure) yang diatur
dalam bab II mengenai hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa,
serta pendaftaran tanah. Fungsi tenurial ini paling mendominasi
UUPA, yaitu dalam hal legalisasi aset (land titling), hak tanggungan
(mortgage), maupun hak akses (easement/servituut). Selain itu juga
terdapat muatan fungsi penataan ruang (land use) dalam pasal 14
yang mengamanatkan pemerintah untuk membuat rencana umum
persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang
angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Baik
dalam bentuk rencana umum (national planning) yang meliputi
seluruh negara, maupun rencana-rencana khusus (regional planning)
dari tiap-tiap daerah.

Namun demikian, UUPA tidak mengatur fungsi penilaian
tanah (land value) sebagaimana konsep Administrasi Pertanahan
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE 1996). UUPA juga tidak
mengatur fungsi perizinan sebagai fungsi pengembangan pertanahan
(land development) yang menjadi fungsi keempat dalam Land
Management Paradigm (LMP) (Williamson dkk., 2010a; Aydinoglu
dan Bovkir 2017; Indrajit dkk., 2021).

Dalam fungsi land tenure, secara eksplisit UUPA memberi
instruksi kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia
diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-kadaster” untuk
menjamin kepastian hukum. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, “Atas
dasar hak menguasai dari negara … ditentukan adanya macam-macam
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Bab II UUPA menjelaskan jenis hak-hak atas tanah, air dan ruang
angkasa serta pendaftaran tanah. Dalam Pasal 16, “hak-hak atas tanah”
yang dimaksud adalah: a) hak milik, b) hak guna usaha, c) hak guna
bangunan, d) hak pakai, e) hak sewa, f) hak membuka tanah, g) hak

94 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono